Jumat, 29 November 2019

Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung Dikukuhkan Jadi Guru Besar

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan-perubahan pada hukum administrasi negara.
Muhammad Yasin
Pidato Pengukuhan Supandi sebagai Guru Besar Tidak Tetap Hukum Administrasi di FH Undip Semarang. Foto: Istimewa/MA

Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung, Supandi, dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pengukuhan berlangsung pada Jum’at (29/11), dihadiri sejumlah petinggi Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi, pejabat pemerintah, dan akademisi.

Supandi diangkat jadi Guru Besar Tidak Tetap Hukum Administrasi Undip berdasarkan SK Menristek Dikti No. 35219/M/KP/2019 tertanggal 15 Oktober 2019. Pengukuhan Supandi menambah daftar panjang hakim agung karir yang mendapatkan status sebagai guru besar ketika masih menjalankan jabatan hakim. Hakim berlatar belakang karir yang berhasil dikukuhkan sebagai profesor antara lain Paulus Effendi Lotulung, HM Hatta Ali, dan M. Saleh.

Supandi dikenal sebagai hakim karir yang menghabiskan banyak karirnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia pernah menjadi Ketua PTUN Jakarta, dan hakim tinggi PTUN Medan. Saat itu, penelitian untuk disertasi Supandi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, membuka mata publik tentang ketidakpatuhan pejabat melaksanakan putusan PTUN.

Dalam pidato pengukuhan, Supandi mengangkat topik: “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia”. Supandi berpandangan bahwa kemajuan teknologi telah mempengaruhi perkembangan hukum administrasi, termasuk lingkungan peradilan TUN.

(Baca juga: Jadi Ketua Kamar MA, Ini Fokus Kerja Supandi dan Solthoni).

Setidaknya ada lima poin penting yang disampaikan Supandi dalam pidato pengukuhannya. Pertama, secara evolutif kewenangan PTUN menjadi sangat luas. Perluasan ini tak lepas dari perkembangan politik hukum nasional, seperti lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Semula PTUN hanya berwenang menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau beschikking, kini berkembang menjadi hampir semua tindak pemerintahan (bestuurshandelingen). Semangat perluasan itu dimaksudkan agar PTUN sebagai pilar negara hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan yang lebih optimal sesuai dengan perkembangan zaman.

Kedua, pemberian kewenangan yang begitu luas tidak otomatis bermakna bahwa hukum positif yang menjadi alat uji langsung operasional dalam proses penegakannya. Hukum dalam arti law in text book cenderung bersifat statis sedangkan perkembangan masyarakat begitu dinamis. Karena itu, Supandi berpendapat menegakkan hukum hanya menerapkan bunyi undang-undang saja tidak cukup. Teks hukum harus dimaknai sesuai konteks dan kontekstualisasinya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif sangat relevan diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

Ketiga, era Revolusi Industri 4.0 membawa konsekuensi pada pelayanan hukum di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government). Untuk mengikuti perkembangan itu pula PTUN telah menerapkan sistem peradilan berbasis elektronik (e-court). Tujuannya bukan saja membuka akses terhadap keadilan dan menerapkan asas peradilan cepat, tetapi juga mengubah mindset para penyelenggara peradilan. “Sehingga berdampak positif pada peningkatan produktivitas penyelesaian perkara”.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua