Sejak dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur itu untuk mendorong sektor pariwisata. Dalam rapat terbatas mengenai pengembangan destinasi prioritas pariwisata akhir November lalu, Presiden Jokowi menegaskan sektor pariwisata harus menjadi motor bagi peningkatan devisa, menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jokowi memaparkan sedikitnya ada 5 hal yang perlu dibenahi dalam percepatan pengembangan destinasi pariwisata. Pertama, pengaturan tata ruang yang masih perlu dibenahi untuk kawasan pariwisata prioritas. Kedua, akses atau konektivitas. Dia memberi contoh Labuan Bajo, Kementerian Perhubungan akan memperpanjang runway, memperbaiki dan mengembangkan terminalnya, kemudian Kementerian PUPR membangun akses jalan menuju tempat wisata.
Ketiga, berkaitan dengan event. Jokowi melihat perlu pembenahan soal kalender event dan penyelenggaraan event besar. Keempat, promosi pariwisata secara masif. Kelima, Jokowi menekankan pentingnya penyiapan SDM yang mendukung sektor pariwisata. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar sekolah kejuruan di sekitar lokasi pariwisata bisa memberikan dukungan. Terakhir, masalah kebersihan, Jokowi memerintahkan agar sampah plastik yang bertebaran di kawasan wisata bisa diselesaikan.
Direktur Eksekutif Nasional Nur Hidayati mengingatkan potensi dampak krisis iklim terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Menurutnya, pemanasan global membuat temperatur di dunia naik rata-rata 1 derajat celcius. Catatan internasional menunjukan sedikitnya 1 juta spesies punah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Krisis iklim ini mengakibatkan banyak wilayah di Indonesia semakin rawan dengan bencana alam. Karena itu, kebijakan yang dibutuhkan saat ini harus mampu menjawab persoalan tersebut.
Perempuan yang disapa Yaya itu berpendapat ketimpangan agraria dan sumber daya alam merupakan persoalan yang belum diselesaikan pemerintah secara serius. Konflik itu bahkan berada di kawasan pariwisata seperti warga di pulau Komodo yang terancam terusir dari wilayahnya karena rencana pemerintah untuk menjadikan daerah itu sebagai destinasi wisata private.
“Warga di pulau Komodo sudah beralih profesi dari nelayan sekarang masuk ke sektor pariwisata. Tapi sekarang mereka malah terancam terusir,” kata Nur HIdayati dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Baca Juga: Perlindungan Lingkungan Hidup dan SDA Diperkirakan Masih Suram
Manager hakasasi.id Daywin Prayogo mencatat sejak 2015 Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk mendorong sektor pariwisata. Sayangnya, rencana itu tidak dibarengi dengan mitigasi bencana yang baik di sektor pariwisata. Selama ini penanganan terhadap bencana sifatnya hanya penanggulangan dengan persiapan yang minim.