Selasa, 03 December 2019

Pemerintah Diingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana di Sektor Pariwisata

Untuk mengantisipasi dampak buruk perubahan iklim terhadap sektor pariwisata.
Ady Thea DA
Ilustrasi kasus kebakaran lahan. Foto: RES

Sejak dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur itu untuk mendorong sektor pariwisata. Dalam rapat terbatas mengenai pengembangan destinasi prioritas pariwisata akhir November lalu, Presiden Jokowi menegaskan sektor pariwisata harus menjadi motor bagi peningkatan devisa, menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Jokowi memaparkan sedikitnya ada 5 hal yang perlu dibenahi dalam percepatan pengembangan destinasi pariwisata. Pertama, pengaturan tata ruang yang masih perlu dibenahi untuk kawasan pariwisata prioritas. Kedua, akses atau konektivitas. Dia memberi contoh Labuan Bajo, Kementerian Perhubungan akan memperpanjang runway, memperbaiki dan mengembangkan terminalnya, kemudian Kementerian PUPR membangun akses jalan menuju tempat wisata.

 

Ketiga, berkaitan dengan event. Jokowi melihat perlu pembenahan soal kalender event dan penyelenggaraan event besar. Keempat, promosi pariwisata secara masif. Kelima, Jokowi menekankan pentingnya penyiapan SDM yang mendukung sektor pariwisata. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar sekolah kejuruan di sekitar lokasi pariwisata bisa memberikan dukungan. Terakhir, masalah kebersihan, Jokowi memerintahkan agar sampah plastik yang bertebaran di kawasan wisata bisa diselesaikan.

 

Direktur Eksekutif Nasional Nur Hidayati mengingatkan potensi dampak krisis iklim terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Menurutnya, pemanasan global membuat temperatur di dunia naik rata-rata 1 derajat celcius. Catatan internasional menunjukan sedikitnya 1 juta spesies punah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Krisis iklim ini mengakibatkan banyak wilayah di Indonesia semakin rawan dengan bencana alam. Karena itu, kebijakan yang dibutuhkan saat ini harus mampu menjawab persoalan tersebut.

 

Perempuan yang disapa Yaya itu berpendapat ketimpangan agraria dan sumber daya alam merupakan persoalan yang belum diselesaikan pemerintah secara serius. Konflik itu bahkan berada di kawasan pariwisata seperti warga di pulau Komodo yang terancam terusir dari wilayahnya karena rencana pemerintah untuk menjadikan daerah itu sebagai destinasi wisata private.

 

“Warga di pulau Komodo sudah beralih profesi dari nelayan sekarang masuk ke sektor pariwisata. Tapi sekarang mereka malah terancam terusir,” kata Nur HIdayati dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Baca Juga: Perlindungan Lingkungan Hidup dan SDA Diperkirakan Masih Suram

 

Manager hakasasi.id Daywin Prayogo mencatat sejak 2015 Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk mendorong sektor pariwisata. Sayangnya, rencana itu tidak dibarengi dengan mitigasi bencana yang baik di sektor pariwisata. Selama ini penanganan terhadap bencana sifatnya hanya penanggulangan dengan persiapan yang minim.

 

“Tidak sedikit daerah yang menjadi destinasi pariwisata di Indonesia itu rawan bencana. Pemerintah harus serius melakukan mitigasi bencana di sektor pariwisata,” usulnya.

 

Menurut Daywin, pemerintah perlu memberi perhatian khusus untuk mitigasi bencana karena ini terkait ancaman terhadap hak untuk hidup. Daywin menjelaskan perubahan iklim menjadi penyebab besarnya potensi bencana di Indonesia. Sebagai upaya untuk mengantisipasi persoalan itu, Daywin melihat Kementerian PUPR menerbitkan peraturan terkait pembangunan gedung tahan gempa dan perubahan iklim di tahun 2018.

 

“Tapi saya tidak pernah melihat adanya mitigasi bencana dalam rencana pembangunan pariwisata di Indonesia,” ujarnya.

 

Ahli ekonomi, Prof Emil Salim, mengatakan pembangunan pariwisata berarti membangun budaya masyarakat. Karena itu, Emil menekankan dalam pembangunan pariwisata sangat penting untuk menjaga kelestarian alam dan masyarakat di lokasi wisata. Di abad ke-21 ini, Emil menegaskan pembangunan tidak boleh hanya ditujukan untuk menyasar ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

 

“Dalam pembangunan sektor pariwisata itu faktor sosial dan lingkungan harus dilihat,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua