Jumat, 06 December 2019

Tok! Pembentuk UU Sepakati 50 RUU Prolegnas 2020

Sebanyak 46 RUU baru dan 4 RUU carry over dari periode pemerintahan sebelumnya ditambah 3 RUU Kumulatif Terbuka.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Setelah melakukan penyusunan secara maraton dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daeah (DPD), Badan Legislasi (Baleg) memutuskan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dan prioritas 2020. Sebanyak 247 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah selama lima tahun. Sedangkan, Prolegnas Prioritas 2020 ditetapkan sebanyak 50 RUU.

 

“Memutuskan 50 RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan memutuskan sebanyak 247 RUU Jangka Menengah,” ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Prolegnas Rieke Dyah Pitaloka dalam rapat bersama pemerintah dan DPD di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (5/12/2019). Baca Juga: Mengintip Usulan RUU Prolegnas DPR

 

Rieke mengatakan pembahasan penyusunan prolegnas dilakukan secara intensif. Penyusunan daftar prolegnas setelah mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk elemen masyarakat. Panja pun merujuk pada UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diperbaharui dengan UU No.15 Tahun 2019.

 

Dia menerangkan keputusan sejumlah RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2020 itu setelah memenuhi beberapa syarat yakni adanya naskah akademik dan draf RUU. Sementara ada beberapa RUU yang belum rampung pembahasannya pada DPR periode sebelumnya dilakukan carry over sesuai mekanisme yang diatur dalam UU 15/2019.

 

Selain Prolegnas Prioritas 2020 sebanyak 50 RUU, terdapat RUU Kumulatif Terbuka yakni RUU tentang Perkoperasian; RUU tentang Perubahan Ketiga UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sementara yang di-carry over sebanyak 4 RUU yakni RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai; RUU tentang KUHP; RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 

Wakil Ketua Baleg DPR itu menyadari dalam penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2020 tak semua mengakomodir keinginan tiga lembaga demi efektivitas. Misalnya, DPD hanya mendapat satu slot RUU yang diusulkan. Kendati demikian, Baleg bakal berupaya maksimal dalam mewujudkan untuk menghasilkan UU yang berkualitas.

 

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas merinci 46 dari 50 RUU itu merupakan RUU baru. Sedangkan 4 RUU lainnya merupakan status carry over dari periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, laporan Panja itu telah disetujui sembilan fraksi bakal diboyong dalam rapat paripurna terdekat.

 

No

Judul RUU

Keterangan

Pengusul

1

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

DPR

Komisi I, F-Golkar, F-PKB, F-PKS

2

RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002  tentang Penyiaran

DPR

Komisi I, F-PDIP, F-PKB, F-PKS, F-PPP

3

RUU tentang Pertanahan

DPR

Komisi II, F-Golkar, F-PKB, F-PPP

4

RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

DPR

Komis II, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

5

RUU tentang KUHP

Pemerintah/DPR

Komis III, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

6

RUU tentang Perubahan atas UU No12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan

Pemerintah/DPR

Komis II, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

7

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

DPR

Komisi IV, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

8

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DPR

Komisi IV, , Anggota/F-PKB, F-PKS, F-PPP

9

RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DPR

Komisi V, Anggota/ F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

10

RUU tentang Perubahan atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan

DPR

Komisi V, Anggota/ F-Golkar, F-PKB, F-PPP

11

RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 BUMN

DPR

Komisi VI, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

12

RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DPR

Komisi VI, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

13

RUU Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara

DPR

Komisi VII, Anggota/ F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

14

RUU tentang Energi Baru Terbarukan/RUU Energi Terbarukan

DPR

Komisi VII, Anggota/, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

15

RUU tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

DPR/DPD

Komisi VIII Anggota/F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

16

RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

DPR (RUU tentang Perubahan atas UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan

Komisi VIII

Anggota/F-PDIP

17

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

DPR

Komisi IX, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKS, F-PPP

18

RUU tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DPR

Komisi IX, Anggota/F-PDIP, F-Golkar

19

RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

DPR

Komisi X Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB F-PKS

20

RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

DPR  (RUU tentang Destinasi Wisata Halal dan RUU tentang Kawasan Wisata Khusus)

Komisi X Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB F-PKS

21

RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 1985  tentang Bea Materai

Pemerintah/DPR

Komisi XI Anggota/F-PPP, F-Golkar, F-PKS

22

RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

DPR

Komisi XI Anggota/F-PKB, F-Golkar, F-PKS

23

RUU tentang Penyadapan

DPR

Komisi III, Baleg, Anggota/  F-PKS, F-Nasdem

24

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

DPR

Baleg, Anggota/F-PPP

25

RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

DPR

Anggota/F-PDIP

26

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR

Komisi IX, Baleg, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKS, F-PAN

27

RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

Komisi II, Baleg, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PKB, F-PKS, F-PPP

28

RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos

DPR /Pemerintah

Baleg, Anggota/F-PDIP, F-PAN

29

RUU tentang Perubahan atas UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional (omnibus law)

DPR

(RUU tentang Perlindungan Hak Pasien)

Anggota/F-PDIP

30

RUU tentang Kefarmasian (omnibus law)

DPR

Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKS

31

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR

Anggota/F-PDIP, F-Nasdem

32

RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua/RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pemerintah/DPR

Pemerintah

33

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

DPR

Anggota/F-PDIP,  F-PKBF-Nasdem

34

RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

Anggota/F-PDIP, F-Gerindra, F-Nasdem

35

RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional/RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pemerintah/DPR

Anggota/ F-PDIP

36

RUU tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

DPR

Anggota/F-Golkar

37

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

DPR

Anggota/ F-PKB

38

RUU tentang Ketahanan Keluarga

DPR

Anggota/F-Gerindra, F-PKS, F-PAN

39

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

DPR

Anggota/ F-PPP, F-PKS

40

RUU tentang Profesi Psikologi

DPR

Anggota/ F-PAN

41

RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama, dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji

DPR

Anggota/ F-PKS, F-PKB, F-PPP

42

RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law)

Pemerintah

Pemerintah

43

RUU tentang Ketentuan  dan Fasilitas Perpajakan

Pemerintah

Pemerintah

44

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah

Pemerintah

45

RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemerintah

Pemerintah

46

RUU tentang Perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pemerintah

Pemerintah

47

RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah

Pemerintah

48

RUU tentang Ibukota Negara (omnibus law)

Pemerintah

Pemerintah

49

RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pemerintah/DPD

Pemerintah/DPD

50

RUU tentang Daerah Kepulauan

DPD

DPD

Sumber: Baleg DPR

 

RUU Kumulatif Terbuka

No

Judul RUU

Keterangan

Pengusul

1

RUU tentang Perkoperasian

Pemerintah

Komisi VI

2

RUU tentang Perubahan Ketiga tentang UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

DPR

Baleg

3

RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pemerintah

Pemerintah

Sumber: Baleg DPR

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membenarkan bahwa 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dan 247 RUU Prolegnas 2020-2024 itu sudah disetujui Baleg DPR, pemerintah, dan DPD. Dia berharap kerja sama yang baik antara Baleg, DPD, dan pemerintah dapat berlanjut dalam pembahasan RUU.

 

“Agar menjadi lebih realistis, sehingga agenda menciptakan kepastian hukum dalam mendapatkan UU yang berkualitas,” harapnya. Baca Juga: Ini Sejumlah RUU Usulan Pemerintah dan DPD, DPR?

 

Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD, Alirman Sari berharap DPD dapat memberi warna baru dalam penyusunan RUU sebagai penyambung suara daerah dalam proses penyusunan legislasi nasional jangka menengah dan prioritas. Menurutnya, DPD dalam penyusunan prolegnas jangka menengah mengusulkan 56 RUU dan Prolegnas Prioritas 2020 mengusulkan 10 RUU yang telah siap naskah akademik dan draf RUU.

 

Namun berdasarkan keputusan Panja, diputuskan DPD hanya mendapat slot 1 RUU tentang Daerah Kepulauan. Namun, kata Alirman, DPD tetap berbesar hati. Pasalnya, tiga RUU usulan dari pemerintah dan DPR juga mengakomodir fungsi dan kewenangan DPD. “Yakni RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; RUU tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU Energi Terbarukan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua