Jumat, 06 December 2019

PERADI Gelar Rakernas di Surabaya

Rakernas ini merupakan kegiatan rutin dan membahas program kerja PERADI yang sudah dilakukan, serta langkah-langkah ke depan terutama soal program kerja yang akan datang.
CT-CAT

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) yang telah berlangsung di Surabaya selama tiga hari di Hotel Shangrila. Pembukaan rakernas dilakukan pada 27 November 2019 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

 

Rakernas ini merupakan kegiatan rutin dan membahas program kerja PERADI yang sudah dilakukan, serta langkah-langkah ke depan terutama soal program kerja yang akan datang. Adapun program kerja utama yang menjadi agenda adalah PERADI sebagai wadah tunggal advokat. Rakernas ini juga dilaksanakan untuk membahas seluruh program kerja tahunan, baik yang sudah dilaksanakan seperti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) maupun program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

 

Ketua Panitia Rakernas PERADI 2019, H. Sutrisno S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa rakernas merupakan agenda tahunan. Rencananya, akan diikuti oleh sekitar 133 cabang PERADI se-Indonesia, mulai Sabang hingga Merauke dengan melibatkan sekitar 700 advokat; plus 300 panitia. “Materi utama rakernas akan membahas soal bagaimana tetap menjadikan PERADI sebagai wadah tunggal advokat atau single bar dan menjadi organisasi profesi yang lebih solid,” tutur Sutrisno.

 

Ketua Dewan Pembina PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. beranggapan, di masa kini banyak organisasi baru di luar PERADI yang bermunculan. Ini tidak akan menjamin kualitas profesional advokat. Itu sebabnya, PERADI ingin mempertahankan sistem single bar. “Kita tidak ingin adanya multibar. Advokat adalah ‘primus inter paris, the best of the best’. Maka, dibutuhkan wadah advokat yang single bar karena memungkinkan menghasilkan advokat yang prima. Single bar juga berlaku di seluruh dunia dan sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003,” katanya.

 

Otto sendiri terbuka pada peluang munculnya oganisasi baru. Hanya saja, kewenangan untuk menentukan, mengatur, dan mengelola para advokat harus satu wadah—yakni PERADI. Ke depannya, hal ini juga akan memudahkan proses pembinaan kepada anggota, sekaligus meningkatkan kemampuan advokat.

 

Mengembalikan Marwah Peradi

Sekretaris Jenderal PERADI, Thomas E. Tampubolon sangat mendukung upaya untuk mengembalikan marwah PERADI seperti di awal. “Rakernas kali ini akan memperjuangkan kembali PERADI menjadi single bar, untuk melindungi kepentingan publik pencari keadilan. Dengan merosotnya mutu dan profesionalitas advokat, akan merugikan kepentingan masyarakat karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas DPC PERADI Surabaya, Hariyanto, S.H., M.Hum menyatakan bahwa acara dan seluruh rangkaian kegiatan rakernas sudah siap dilaksanakan. “Sesuai dengan rencana, seluruh persiapan acara kegiatan Rakernas PERADI di Kota Surabaya sudah siap. Rencananya, pembukaan rakernas akan dihadiri pula oleh Menkopolhukam, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD S.H., S.U., M.I.P.,” pungkasnya.

 








Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua