Rabu, 11 December 2019

Anggaran Minim, Advokat Jangan Berharap Pada Program Bantuan Hukum Pemerintah

Advokat tidak boleh terlena dengan program bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah dengan harapan dapat mengakses anggaran bantuan hukum.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto, dalam pembukaan Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions, Rabu (11/12), di Jakarta. Foto: RES

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto, berpesan kepada organisasi advokat agar mengingatkan kembali anggotanya tentang kewajiban advokat menjalankan tugas-tugas Pro Bono sebagaimana yang telah di amanahkah oleh Undang-Undang tentang Advokat dan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Perlu diingat, advokat memiliki kewajiban memberi pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat minimal 50 jam tiap tahunnya.

 

Menurut Benny, advokat tidak boleh terlena dengan program bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah dengan harapan dapat mengakses anggaran bantuan hukum, baik yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

 

Anggaran dalam APBN (Pemerintah Pusat) dan APBD (Pemerintah Daerah) pastinya memiliki keterbatasan,” ujar Benny dalam pembukaan Konferensi Nasional Pro Bono dan Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions, Rabu (11/12), di Jakarta.

 

Benny menjelaskan hingga saat ini APBD yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum, baru sebatas 17 Peraturan Daerah Provinsi dari 34 Provinsi dan 107 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Tidak hanya itu, dari 17 Perda Provinsi pun, baru 9 Provinsi yang terimplementasi dengan Peraturan Gubernur. Sementara dari 107 Kabupaten/Kota, baru 22 Kabupaten/Kota yang terimplementasi dengan Peraturan Walikota/Bupati.  

 

Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia, Benny mengingatkan agar prinsip Pro Bono harus tetap dikedepankan. Menurut Benny, jika dikaitkan dengan peran dan fungsi organisasi induk advokat dalam melakukan pengawasan Pro Bono, praktik di lapangan juga menunjukan lemahnya peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing-masing organisasi induk advokat.

 

Hal ini menurut Benny berkaitan erat dengan kewenangan DPC yang hanya terbatas pada urusan administratif seperti pengurusan PKPA, pengangakatan sumpah, hingga perpanjangan kartu anggota. Kewenangan untuk menegakan sanksi kepada anggota yang tidak melakukan Pro Bono tidak dimiliki oleh DPC. “Padahal keberadaan DPC merupakan garda terdepan dalam pengawasan advokat dalam hal Pro Bono di wilayahnya,” ujar Benny.

 

Untuk itu, Benny berpesan dalam rangka memperluas akses mewujudkan keadilan melalui Pro Bono perlu beberapa langkah yang harus dilakukan secara bersamaan. Pertama, perlu adanya pedoman tunggal pelaksanaan Pro Bono yang dibuat oleh Organisasi Induk Advokat (Bar Associates) yang disepakati dari semua induk organisasi advokat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua