Senin, 16 Desember 2019

Ketika Significant Economic Presence Tidak Sesuai dengan PP 80/2019

 

Dengan ini dari Pihak Pemerintah masih menunggu best practice dari OECD Konsesus, adanya juga ketidakselarasan PP 80 tahun 2019 dengan tax treaty berbagai negara dengan pihak Indonesia. Dari pemerintah sendiri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak masih belum jelas ke mana arah dari economic digital ini (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

 

Pada pertanyaan terakhir Joyada, memberikan pertanyaan dan pernyataan, “IKHAPI adalah Organisasi yang memiliki motto ‘Penegakan Hukum Pajak Yang Berkeadilan’ . Khusus case Google, kami dan organisasi menanyakan ke pihak otoritas pajak apakah sudah ada keberhasilan untuk memajaki Google? Karena kami mengkaji, tidak ada aturan untuk memajakinya. Supaya ada kepastian hukum dan persamaan bagi pelaku usaha digital economy. Nah, dengan adanya PP 80 ini tidak fair bagi pemain digital economy atau starup dari dalam negeri.”

 








Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Ikatan Kuasa Hukum & Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI). 


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua