Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama terkait klaim sepihak Pemerintah China atas perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau (Kepri).
“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1/2020) seperti dikutip Antara.
Pernyataan ini berkaitan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini. Statemen Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa (31/12/2019) lalu, mengklaim punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Alhasil, kapal-kapal asing penangkap ikan tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, hingga Senin (6/1/2020).
Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan batas wilayah tersebut. Pernyataan tersebut mencerminkan ketegasan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Presiden.
Anggota Komisi I DPR Darizal Basir meminta TNI AL untuk meningkatkan patroli di sepanjang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, pasca klaim sepihak Pemerintah China atas perairan Natuna itu. Ia menuturkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu melakukan percepatan capaian program Minimum Essential Force (MEF), khususnya di matra Laut dan Udara guna mengantisipasi kondisi ancaman militer.
"Ancaman militer dari luar semakin jelas. Tidak ada pilihan lain, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus segera melakukan percepatan realisasi MEF tahap ini, khususnya di matra Laut dan Udara," ujar Darizal dalam keterangannya seperti dikutip laman dpr.go.id, Senin (06/1/2020).