Senin, 06 Januari 2020

Sejumlah Catatan Jatam Soal Draf Revisi UU Minerba

Dihapusnya tanggung jawab penerbit izin pertambangan dinilai keliru. Penerbitan izin pertambangan merupakan salah satu sektor yang sarat akan korupsi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan. Foto: RES

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan (Minerba) merupakan salah satu paket Rancangan Undang-Undang yang sempat ditolak oleh publik pada akhir periode DPR 2014-2019. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam Catatan Awal Tahunnya menyebutkan sejumlah substansi dari Revisi Undang-Undang Minerba ini mengancam keselamatan warga negara dan alam.

 

“Dari hasil kajian Jatam, paling tidak ditemukan beberapa butir permasalahan dari draf naskah revisi Undang-Undang Minerba dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Undang-Undang tersebut,” ujar Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar, di hadapan wartawan, Senin (6/1), di Jakarta. 

 

Melky menyoroti penghapusan pertanggungjawaban pejabat negara dengan dihapuskannya Pasal 165 Undang-Undang Minerba. Pasal 165 menyatakan, Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000.

 

Jatam menilai penerbitan izin pertambangan merupakan salah satu sektor yang sarat akan korupsi. Termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang seperti kasus hukum yang menimpa sejumlah Kepala Daerah sehingga dipidana akibat mengeluarkan izin bermasalah dan koruptif. 

 

Salah satu kepala daerah yang dijerat dengan pasal 165 adalah Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi tenggara yang mengeularkan IUP eksplorasi serta menyetujui peningkatan dari eksplorasi menjadi produksi untuk PT Billy Indonesia yang menggunakan nama PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

 

Jatam juga menilai bahwa naskah revisi UU Minerba sama seklai tidak mempersempit ruang untuk ekspansi pengerukan pertambangan, tapi justru menjadi akselerator pengerukan sumber daya alam. Meskipun terdapat pasal yang berbunyi tentang adanya pertimbangan instrumen Hak Asasi manusia (HAM), lingkungan, dan sebagaiya, namun Jatam menilai hal ini tidak akan diperhatikan karena ambisi pemerintah mengejar rencana pembangunan nasional.

 

Pembangunan nasional yang mengejar pertumbuhan ekonomi makro dengan perluasan kawasan-kawasan industri, menurut Jatam, akan lebih mengakselerasi pengerukan sumber daya alam demi menopang pertumbuhan dan perluasan kawasan industri. Hal ini berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua