Senin, 06 January 2020

Sejumlah Catatan Jatam Soal Draf Revisi UU Minerba

Dihapusnya tanggung jawab penerbit izin pertambangan dinilai keliru. Penerbitan izin pertambangan merupakan salah satu sektor yang sarat akan korupsi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan. Foto: RES

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan (Minerba) merupakan salah satu paket Rancangan Undang-Undang yang sempat ditolak oleh publik pada akhir periode DPR 2014-2019. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam Catatan Awal Tahunnya menyebutkan sejumlah substansi dari Revisi Undang-Undang Minerba ini mengancam keselamatan warga negara dan alam.

 

“Dari hasil kajian Jatam, paling tidak ditemukan beberapa butir permasalahan dari draf naskah revisi Undang-Undang Minerba dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Undang-Undang tersebut,” ujar Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar, di hadapan wartawan, Senin (6/1), di Jakarta. 

 

Melky menyoroti penghapusan pertanggungjawaban pejabat negara dengan dihapuskannya Pasal 165 Undang-Undang Minerba. Pasal 165 menyatakan, Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000.

 

Jatam menilai penerbitan izin pertambangan merupakan salah satu sektor yang sarat akan korupsi. Termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang seperti kasus hukum yang menimpa sejumlah Kepala Daerah sehingga dipidana akibat mengeluarkan izin bermasalah dan koruptif. 

 

Salah satu kepala daerah yang dijerat dengan pasal 165 adalah Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi tenggara yang mengeularkan IUP eksplorasi serta menyetujui peningkatan dari eksplorasi menjadi produksi untuk PT Billy Indonesia yang menggunakan nama PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

 

Jatam juga menilai bahwa naskah revisi UU Minerba sama seklai tidak mempersempit ruang untuk ekspansi pengerukan pertambangan, tapi justru menjadi akselerator pengerukan sumber daya alam. Meskipun terdapat pasal yang berbunyi tentang adanya pertimbangan instrumen Hak Asasi manusia (HAM), lingkungan, dan sebagaiya, namun Jatam menilai hal ini tidak akan diperhatikan karena ambisi pemerintah mengejar rencana pembangunan nasional.

 

Pembangunan nasional yang mengejar pertumbuhan ekonomi makro dengan perluasan kawasan-kawasan industri, menurut Jatam, akan lebih mengakselerasi pengerukan sumber daya alam demi menopang pertumbuhan dan perluasan kawasan industri. Hal ini berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD).

 

Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Jatam menilai melalui revisi Undang-Undang Minerba ini wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat menjadi tidak ada batasnya serta bolehnya melakukan penambangan di sungai. Kemudahan untuk penetapan sebuah wilayah menjadi WPR yang tadinya selama 15 tahun menjadi tanpa batas.

 

(Baca Juga: Korporasi Tambang Perlu Simak 3 Rekomendasi Komnas HAM Ini)

 

Hal ini menjadikan sungai sebagai sumber air dan penyangga ekosistem pun dilegalkan untuk dibongkar demi WPR. Dua hal ini sama seali tidak mempertimbangkan bahwa pertambangan rakyat memiliki potensi daya rusak yang sama besarnya dengan skala korporasi.

 

“Selain itu, dengan dimudahkannya suatu wilayah menjadi WPR membuka peluang bagi korporasi untuk meringankan tanggung jawabnya dengan menggunakan skema pertambangan rakyat,” kata bagian Riset dan Databse Jatam, Aini Wilinsen.

 

Revisi UU Minerba juga memberi kesempatan kepada pemegang IUP untuk boleh memiliki lebih dari satu IUP. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1a UU Revisi. Selain itu menurut Jatam, ketentuan dalam Pasal 40 ayat 3 memberikan kesempatan bagi pemegang IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain selain tambang utama yang sedang dieksploitasi.

 

Menurut Jatam, kedua pasal tersebut memberi peluang obral izin serta menjadikan batasan luas IUP tidak relevan lagi karena para pemegang IUP dapat memiliki lebih dari satu IUP dan tanpa batasan jumlah kepemilikan IUP maksimal. Selain itu, pemerintah membuka ruang baru dengan memformalkan mineral ikutan yang sebelumnya dikenal dengan DMP (dan mineral pengikut).

 

“Hal ini memiliki makna mempermudah dan melegalkan penjualan seluruh komoditas yang ditemukan dalam suatu pembongkaran tambang dengan dara mendapatkan rentenya melalui pengenalan kosakata baru yakni komoditas tambang lain,” ujar Aini.

 

Kemudian untuk jangka waktu eksplorasi yang diperpanjang, Jatam menilai peluang land banking menjadi lebih panjang akibat hal ini. Untuk eksplorasi mineral logam diberikan waktu eksplorasi selama 8 tahun, sementara untuk batu bara menjadi 8 tahun dengan perpanjangan satu tahun setiap perpanjangan. Jatam menilai, dengan penambahan waktu ini pemerintah memberikan kemudahan untuk korporasi menguasai lahan dalam jangka waktu yang lama, di mana sebelumnya waktu eksplorasi hanya 2 tahun.

 

Selanjutnya, Jatam menilai terdapat potensi kriminalisasi dan pemidaanaan kepada warga yang melakukan penolakan terhadap tambang. Terhadap masyarakat yang melakukan penolakan tidak hanya dikenakan Pasal 162 dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-, namun juga ditambah dengan Pasal 164 .

 

Jatam menilai ketentuan pasal berlapis ini membuka peluang kriminalisasi bagi warga penolak tambang karena mereka bisa dikenai pidana tambahan mulai dari perampasan barang hingga kewajiban membayar kerugian korporasi.

 

Jatam juga menyoroti ketentuan baru pada Pasal 1 ayat 13a yang menyatakan izin baru yakni Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB). Menurut Jatam, izin baru ini bisa diduga sebagai strategi pemerintah untuk membuka ruang rente baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam UU Minerba. Selain terdapat SIPB, terdapat penambahan kewenangan baru untuk BUMN dan BUMD melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

 

Selanjutnya, Revisi UU Minerba ini menurut Jatam sarat akan kepentingan perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang sudah akan habis masa berlakunya. Terdapat upaya untuk menghilangkan proses renegosiasi kontrak dengan dijaminnya para pemegang KK dan PKP2B yang belum melakukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK dan dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 10 tahun.

 

Revisi UU Minerba ini merupakan salah satu RUU yang termasuk dalam sejumlah RUU kontroversial yang ditolak pengesahaannya oleh publik akibat proses pembahasannya dikebut pada periode akhir DPR yang lalu. Publik saat itu menilai Pemerintah dan DPR memaksakan pembahasan RUU Minerba diselesaikan secara instan, padahal banyak masalah di dalamnya.

 

Misalnya, RUU belum mengakomodasi hak-hak masyarakat dalam usaha pertambangan, dan dugaan bahwa RUU Minerba merupakan titipan kepentingan kelompok usaha tertentu untuk melanggengkan usahanya di sektor pertambangan.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambanagn (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, mengatakan selain alasan-alasan tersebut, salah satu persoalan yang menjadi dinamika terkait Revisi UU Minerba adalah tidak kompaknya antar kementerian terhadap DIM Revisi UU Minerba. Hal ini menunjukkan adanya indikasi persoalan terkait substansi Revisi UU Minerba itu sendiri.

 

“Belum selarasnya pandangan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM tentang masalah hilirisasi pertambangan. Hal ini tentunya tugas berat bagi Menteri ESDM, sehingga banyak hal yang harus dievaluasi dari substansi RUU Minerba. Diharapkan Menteri Arifin Tasrif membuka ruang partisipasi publik dan mengembalikan RUU Minerba pada koridor konstitusi dan kepentingan nasional” ujar Bisman saat dihubungi hukumonline beberapa waktu lalu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua