Rabu, 08 Januari 2020

Dalam Dua Hari, KPK Lakukan Dua Kali OTT

Komisioner KPU terkena OTT. Diduga berkaitan dengan suap.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi penangkapan terhadap penyelenggara negara. Setelah Kepala Daerah di Sidoarjo, Tim Satgas lembaga antirasuah ini juga melakukan penangkapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait dengan adanya penindakan terhadap Komisioner KPU, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkannya. "Kita melakukan penangkapan thd pr pelaku yg sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Kami masih bekerja," kata Firli kepada wartawan. 

Firli juga menyebut identitas dari sang Komisioner. "Pemberi dan penerima suap kita tangkap, Komisioner KPU atas nama WS," ujarnya.  

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga mengklarifikasi hal tersebut. "Tadi siang ada giat OTT kepada yang diduga seorang komisioner KPU berinisial WS. Kita belum sampai memeriksa asalnya," ujar Ghufron.

Diduga inisial WS yang dimaksud adalah Wahyu Setiawan. Dilansir dari berbagai sumber, Wahyu dilantik sebagai Komisioner KPU pada 2017 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2017. Sebelumnya, Wahyu adalah Ketua KPU Jawa Tengah.

Selama menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah, Wahyu menawarkan program-program unggulan, yaitu Festival Anggaran, Festival Pemilih, dan formulir ketidakhadiran di TPS. Program tersebut telah dijalankan pada Pilkada serentak Jawa Tengah 2015 lalu.

Festival Anggaran adalah pemberian informasi anggaran, administrasi serta keuangan yang telah dipakai oleh KPU. Program itu menuntut transparansi oleh KPU. Sementara, Festival Pemilih adalah sosialisasi berbasis TPS. Pihak KPU akan mengundang kepala keluarga yang punya hak pilih. Kemudian, Formulir Ketidakhadiran di TPS digunakan untuk mengetahui variabel yang menentukan seorang pemilih tidak ke TPS. Dengan demikian, dapat diketahui penyebab kurangnya partisipasi publik terhadap pemilu.

Ini bukan kali pertama komisioner KPU terkena kasus korupsi. Jauh sebelumnya sejumlah komisioner KPU terseret pusaran korupsi pengadaan barang dan jasa. Kasus yang lama bahkan menyeret Ketua KPU Nazaruddin Syamsudin. Kini, kasus hukum diduga kembali menyeret seorang komisioner KPU.

Bupati

Sebelumnya KPK juga melakukan penangkapan terhadap seorang Kepala Daerah di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan para pihak yang ditangkap diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut. Namun ia masih enggan mengungkap lebih jauh mengenai hal ini. 

"Info selengkapnya akan disampaikan besok ketika konferensi pers. Besok kita jelaskan para pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten tersebut. saat ini KPK kerjasama dengan Polda Jatim untuk pemeriksaan awal dilaksanakan di Polda Jatim," ujar Firli, kemarin. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua