Selasa, 14 January 2020

KPK Terus Buru Harun Masiku

Polri menunggu permintaan resmi dari KPK untuk memburu Harun Masiku dengan bantuan interpol.
Rofiq Hidayat
Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka kasus suap sebesar Rp900 juta (korupsi) terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah politisi PDIP. Sebagai penerima adalah Wahyu Setiawan dan orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta. Namun, khusus Harun Masiku masih buron yang dikabarkan melarikan diri ke luar negeri. 

 

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan KPK terus memburu keberadaan Harun Masiku. Kasus ini bermula dari penangkapan Wahyu Setiawan berkaitan erat dengan posisi Harun Masiku yang keukeuh ingin menjadi anggota DPR hasil PAW. Pihaknya, sudah berkoordinasi dengan pihak Ditjen Keimigrasian Kemenkumham untuk menelusuri keberadaan Harun. Informasi pihak Ditjen Keimigrasian, Harun meninggalkan wilayah Indonesia sejak Januari 2020.

 

“Tapi yang pasti, selaku penyidik KPK, kita tidak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka. Kita tetap melakukan pengejaran,” ujar Firli Bahuri usai bertemu pimpinan MPR di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (14/1/2020). Baca Juga: Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK

 

Firli mengatakan KPK juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian RI. Dia beralasan Polri memiliki jaringan yang cukup luas, salah satunya menggunakan liaison officer yang ada di luar negeri. “Kita minta minta bantuan Polri, karena pengalaman ada beberapa tersangka di luar negeri bisa tertangkap,” kata ujar pria jenderal polisi bintang dua ini.  

 

Perihal beredar kabar Harun telah berada di Indonesia, Firli mengaku belum mendapat informasi tersebut. Filri berjanji terus berkoordinasi dengan pihak Keimigrasian tentang kebenaran informasi tersebut. “Karena Ditjen Keimigrasian, lembaga yang memiliki data yang lengkap.”

 

Dia menegaskan KPK akan terbuka memproses kasus dugaan suap tersebut secara profesional. Sebab, bagaimanapun hasil kerja penyidik KPK bakal diuji di pengadilan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan korupsi yang dilakukan setiap tersangka/terdakwa korupsi. “Tapi yakinlah apa yang dilakukan KPK masih profesional,” kata Firli meyakinkan.

 

Soal kabar penggeledahan di kantor PDIP menjadi bagian upaya untuk menangkap petinggi partai berlambang banteng beberapa hari lalu, Firli menampiknya. “Saya tidak ada informasi itu,” ujarnya. Baginya, penyidik KPK bekerja sesuai alat bukti dan keterangan saksi.

 

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Argo Yuwono mengaku institusinya belum menerima permintaan secara resmi dari KPK untuk mengejar/memburu Harun Masiku yang diisinyalir berada di luar negeri. “Kami masih menunggu permintaan (resmi dari, red) KPK,” ujarnya.

 

Polri, kata Argo, berkomitmen bakal membantu KPK untuk memburu Harun Masiku asalkan ada permintaan resmi dari lembaga anti rasuah itu disertai identitas orang yang diburu berstatus sebagai tersangka. “Pada prinsipnya, polisi akan maksimal membantu KPK sesuai prosedur,” katanya.

 

Seperti diberitakan sejumlah media, Ditjen Keimigrasian menyatakan Harun Masiku berada di luar Indonesia pada 6 Januari lalu. Artinya, Harun sudah angkat kaki dua hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun, ditengarai bertandang ke negara tetangga, Singapura.

 

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Komisioner KPU dan sejumlah politisi PDIP. Sebagai penerima yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

 

Dalam kasus ini, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) menggantikan caleg terpilih PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. Proses PAW ini sebelumnya uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA). 

 

Permohonan ini dikabulkan MA pada 19 Juli 2019 yang menetapkan partai (PDIP) adalah penentu suara dan siapa pengganti antar waktu berdasarkan kader terbaik. Penetapan MA ini menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (diduga Harun Masiku, red) sebagai pengganti caleg yang meninggal itu. Namun, KPU tak sependapat dengan usulan PDIP itu karena KPU berpegang teguh pada hasil urutan perolehan suara terbanyak.   

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua