Selasa, 14 Januari 2020

Trading In Influence, Teka Teki dalam Pemberantasan Korupsi

Orang-orang yang punya jabatan menggunakan pengaruhnya. Romi menganggap pasal itu belum disetujui DPR karena rentan tuduhan karet.
Aji Prasetyo
Romahurmuziy. Foto: RES

Trading in influence atau perdagangan pengaruhbelum diatur secara detil dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali membuktikan perkara korupsi yang berawal dari trading in influence, tapi tetap saja perlu upaya membuktikan perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi. Terdakwa juga bisa menjadikan teka-teki tentang jual pengaruh itu sebagai celah untuk meloloskan diri.

Salah satu contoh terbaru adalah dalam perkara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy. Pria yang lazim dipanggil Romi ini menyinggung trading in influence dalam pembelaan atau pledoinya. Romi menyatakan dirinya dituntut berdasarkan Konvensi PBB Tahun 2003 yang telah diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Salah satu yang diatur dalam UNCAC 2003 adalah trading in influence. Perbuatan ini belum diangkat menjadi delik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

"Yang diambil penuntut umum adalah klausul pertimbangan. Kalau rumusan pertimbangan bisa digunakan untuk menjadi delik, kenapa tidak sekalian Pancasila saja yang digunakan sebagai delik? Katakanlah seorang melanggar sila ke berapa dalam Pancasila sehingga dikenakan delik pidana," kata Romi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/1).

(Baca juga: Jaksa Singgung Konvensi PBB dalam Tuntutan Romi).

Menurut Romi, belum dimaterialisirnya perdagangan pengaruh menjadi delik oleh DPR disebabkan masih sumirnya proses penegakan hukum di Indonesia. Kalau pasal ini dimaterialisir dikhawatirkan banyak tuduhan karet yang dianggap membahayakan stabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini, Romi menambahkan, tuduhan jual beli jabatan di Kementerian Agama oleh KPK sama sekali tidak berdasar. Ia mengklaim selama ini hanya menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat dan meneruskan kepada pihak berwenang. Hal ini menurutnya merupakan kewajiban selaku anggota Dewan dan pimpinan partai politik.

Dalam pledoi Romi menyinggung ada salah satu komisioner KPK yang pernah menemui dirinya untuk meminta dukungan. "Ada komisioner KPK masa bakti 2015-2019 yang untuk dukungannya dari PPP di DPR, ia datang ke rumah saya dan meminta dibantu direkomendasikan ke beberapa pimpinan partai politik lainnya. Tentu dengan sejumlah komitmen atau janji. Apakah ini termasuk trading in influence?" ujar Romi.

Tak hanya itu, Romi mengaku ada calon komisioner KPK yang untuk dukungan PPP terhadapnya tahun 2019 melalui keponakannya menjadi pengurus DPP dan hal itu dikabulkan. Namun ia tidak lolos dalam seleksi pimpinan KPK sebelum masuk ke DPR. "Apakah sang komisioner tahu, wallahu a'lam. Hal ini mirip dengan posisi sepupu yang tidak saya ketahui mengkapitalisasi atau mengambil manfaat dari diri saya, namun publik sudah dibentuk opininya untuk menyalahkan saya. Apakah ini juga bisa disebut trading in influence?" tanya Romi.

Romi meyakini bahwa bukan merupakan sebuah kejahatan apabila apabila seorang pejabat publik meneruskan aspirasi para pemangku kepentingan untuk sebuah jabatan. Karena manusia secara alamiah akan memilih seseorang sebagai pejabat dari orang yang dia kenal. Kalau bukan pribadinya, mungkin keluarganya, mungkin almamaternya, mungkin organisasinya, atau lainnya.

(Baca juga: Dua Terdakwa Penyuap Romahurmuziy Divonis Bersalah).

"Dengan demikian, proses penyampaian aspirasi yang saya lakukan dalam kasus Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi adalah sah dan merupakan hak dan kewajiban belaka berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik," pungkasnya.

Berhubungan dengan jabatan?

Romi juga mempertanyakan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menyatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP. Menurutnya dalam pasal tersebut ada frasa "berhubungan dengan jabatannya" jadi korupsi yang dilakukan berkaitan dengan jabatan penyelenggara negara tersebut.

Ia mengakui memang penyelenggara negara karena merupakan anggota Komisi XI DPR. Tetapi apapun tindakannya terhadap Muafaq dan Wirahadi sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan jabatan, karena Komisi XI DPR bukan merupakan mitra dari Kementerian Agama.

Untuk itu ia mengaku bingung mengapa penuntut umum KPK masih terus mengejar pembuktian dirinya bersalah melakukan korupsi. Padahal dalam surat tuntutan, penuntut umum menyatakan Romi melakukan intervensi dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum PPP yang bukan merupakan penyelenggara negara.

"Di sini persoalannya. Penuntut 'meminjam' kedudukan saya sebagai Penyelenggara Negarakarena saya anggota Komisi XI DPR, kemudian dia mentahkan sendiri dengan mengatakan secara tidak langsung perkara saya tidak ada hubungannya dengan kedudukan selaku anggota Komisi XI DPR, tapi kemudian saya di-'pukul' dengan kedudukan saya selaku Ketua Umum PPP. Artinya, penuntut umum mengakui senyata-nyatanya, tanpa kedudukan saya selaku Ketua Umum PPP, saya tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai intervensi," jelas Romi.

Penuntut umum Wawan Yunarwanto mengatakan pleodi ini tidak merubah keyakinan penuntut jika Romi bersalah melakukan korupsi. "Jaksa tetap pada tuntutan," ujarnya.

Romi diyakini penuntut menerima uang dari Haris Hasanuddin sebesar Rp255 juta dan dari Muafaq sebesar Rp91,4 juta terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Penuntut berkesimpulan Romi menggunakan pengaruh politiknya untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi serta menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

Atas perbuatannya, Romy diyakini Jaksa terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Romi dituntut selama 4 tahun denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu ia juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp46,4 juta.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua