Rabu, 15 January 2020

Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo dan Sejarah Firma Hukum di Indonesia

Ia termasuk generasi awal orang Indonesia yang lulus Sekolah Hukum. Pernah menjadi Mendagri dan Menteri Perekonomian. Namanya tak mungkin dihilangkan dari sejarah pendirian firma hukum di Indonesia.
Muhammad Yasin
Ilustrasi Mr Iskaq Tjokrohadisurjo yang diambil dari cover buku biografinya yang ditulis R Nalenan. Ilustrator: HGW

Siapakah advokat Indonesia pertama yang membuka kantor dan berpraktik? Jawaban atas pertanyaan ini umumnya merujuk kepada nama Besar Mertokusumo. Lalu, siapakah advokat Indonesia pertama yang membuka kantor hukum di Batavia alias Jakarta pada era Belanda? Jawaban atas pertanyaan ini disinggung sekilas oleh Daniel S Lev, seorang Indonesianis yang berjasa merekam perjalanan dunia kepengacaraan di Indonesia. Kini, namanya diabadikan menjadi nama perpustakaan hukum di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

 

Dalam bukunya ‘Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan’ (1990), Lev menceritakan pilihan sejumlah tokoh Indonesia bergelar Meester in de Rechten (Mr) dari Leiden setelah mereka kembali ke Tanah Air yang saat itu masih dijajah Belanda. Sebagian besar bekerja di pemerintahan, terutama di pengadilan. Tetapi ada beberapa nama yang akhirnya memilih bekerja swasta sebagai advokat. Sastromulyono, Suyudi, dan Sunardi bergabung dengan kantor hukum yang dibangun Mr. Besar Mertokusumo di Tegal dan Semarang.

 

Lalu, Mr. Sartono –yang kelak menjadi Ketua DPR Indonesia pertama—bergabung dengan kantor hukum Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo di Batavia. Lev menulis begini: “Sartono bergabung ke kantor advokat yang didirikan oleh Iskaq Tjokrohadisurjo –ditulis juga dengan Iskaq Cokrohadisuryo—di Batavia, kantor advokat Indonesia yang pertama di ibukota tanah jajahan itu”. Dengan kata lain, Lev mencatat kantor yang dididirikan Mr. Iskaq adalah firma hukum yang pertama berdiri di Batavia (kini Jakarta). Lev pernah mewawancarai Mr. Iskaq pada 13 November 1964.

 

Nama lain yang berjasa mengabadikan nama Mr. Iskaq dalam dunia kepengacaraan adalah Adnan Buyung Nasution (almarhum). Dalam ceramah lisan dan beberapa tulisan, Buyung sering menyebut nama tokoh advokat yang ikut berjuang dalam pergerakan nasional. Bahkan berpraktik menjadi pengacara tokoh nasional yang diadili di Landraad. Sebagai contoh adalah ceramah Bang Buyung di Jakarta pada 19 Maret 2003, acara yang digelar dalam rangka syukuran atas lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bang Buyung menyebut nama Mr. Iskaq, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mohammad Yamin, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Mohammad Roem, dan Mr. AA Maramis. “Semuanya ikut dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan bangsa di samping menjalankan profesinya sebagai advokat,” papar Bang Buyung.

 

Contoh konkrit yang disebut Buyung adalah ketika Mr Iskaq tampil bersama Mr. Suyudi dan Mr. Sastromoeljono sebagai pembela Bung Karno di hadapan Landraad Bandung (1930). Mr. Iskaq juga ikut membidani lahirnya organisasi advokat bernama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) di Surakarta pada 1964.

 

Siapa Mr. Iskaq?

Sebagaimana dimuat dalam buku biografi Mr. Iskaq yang ditulis R. Nalenan, Iskaq Tjokrohadisurjo dilahirkan di Desa Ngepeh, Kecamatan Ngoroh Kabupaten Jombang pada 11 Juli 1896. Di buku Daniel S Lev tertulis Iskaq lahir di Surabaya, Jawa Timur. Iskaq adalah anak pasangan Raden Panji Tirtoprojo, seorang penjaga pintu air di Ngepeh, dengan Animah, anak Bupati Lamongan. Meskipun masih punya darah bangsawan, kehidupan RP Tirtoprojo-Animah dan anak-anak terbilang sederhana. Sebagai keturunan bangsawan, dan ayahnya pegawai Hindia Belanda, pada dasarnya iskaq berhak untuk sekolah di Europeesche Lagere School (ELS). Tetapi ia dimasukkan ke Sekolah Desa (Volksschool). Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke ELS III di Nganjuk (1904-1911). Di ELS ini sebagian besar murid adalah anak-anak keturunan Belanda. Hanya sedikit warga pribumi. Guru-guru dan bahasa pengantar yang dipakai adalah Belanda. Di sini, Iskaq mendapatkan pelajaran penting tentang disiplin.

 

Setelah lulus ELS, Iskaq meneruskan sekolah ke Rechtsschool di Batavia. Sekolah Hukum ini baru dibuka pada 26 Juli 1909 dengan nama School tot Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen. Orang yang bisa masuk ke sekolah ini bukan ‘keluarga inlander biasa’, dan itu sebabnya dilakukan seleksi ketat. Untuk pertama kalinya, hanya diterima 17 dari 62 calon siswa. Hingga 1914, hanya calon siswa dari Jawa-Madura yang diterima.

 

Ayah dan ibunya sangat mendukung Iskaq untuk memasuki Rechtsschool, yang kala itu dipahami juga sebagai Sekolah Hakim. Lulusannya dapat menjadi hakim, pengacara, atau pegawai pegawai pengadilan, dengan gaji yang menjanjikan. Iskaq melewati seleksi ketat dan dinyatakan diterima. Jadilah ia bersekolah di Koningsplein Zuid 10, dan tinggal di asrama yang disediakan. Lokasi sekolah ini sekarang dikenal sebagai Jalan Medan Merdeka Selatan 10, persis di samping kantor Balaikota DKI Jakarta. Iskaq menyelesaikan pendidikannya di Rechtsschool pada 1917. Jadilah ia salah seorang generasi pertama Indonesia yang lulus dari Sekolah Hukum.

 

(Baca juga: Inilah Generasi Pertama Orang Indonesia Lulusan Sekolah Hukum)

 

Lulus dari Rechtsschool, Iskaq bekerja sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda (1917-1922), sebagai pejabat yang diperbantukan ada Pengadilan Negeri Madiun dan Ponorogo. Dari sana ia dipindah ke Magelang sebagai Panitera Pengadilan Negeri Magelang, lalu ke Surabaya sebagai pegawai Pengadilan Tinggi. Terakhir di dipindahkan ke Semarang sebagai hakim Pengadilan Negeri.

 

Pada 1922, Iskaq meminta kepada atasannya agar diberi kesempatan melanjutkan studi ke Leiden, yang berarti ia harus meninggalkan status sebagai pegawai negeri. Permohonan ini dikabulkan. Sejarah hidupnya kemudian fokus pada belajar dan kondisi sebagai mahasiswa Indonesia di Leiden. Kuliah di Leiden diselesaikan Iskaq pada 30 Juni 1925 dengan menyandang gelar Meester in de Rechten. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia.

 

Mendirikan Beberapa Firma Hukum

Nama Mr. Iskaq barangkali tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendirian kantor hukum di Indonesia. Lev menyebut Mr. Iskaq sebagai pendiri kantor hukum orang Indonesia pertama di Batavia. Namun jejak kantor hukum yang didirikan Mr. Iskaq bukan hanya ada di Batavia alias Jakarta.

 

(Baca juga: Pertumbuhan Corporate Law Firm Indonesia Lintas Dekade)

 

Lev menceritakan bahwa Iskaq telah meminta Mr. Sartono mengurus kantor hukum di Batavia, sementara Iskaq pindah ke Bandung bersama isterinya yang keturunan Belanda. Di Bandung, Mr. Iskaq mendirikan kantor hukum. Pada 1929, Iskaq ditangkap bersama-sama Bung Karno dan sejumlah tokoh nasional. Iskaq sempat ditahan, tetapi beberapa hari kemudian dilepaskan. Kantor hukum Mr. Iskaq berlokasi di Regentsweg No. 22 (sekarang dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika) Bandung, dijalankan bersama teman-temannya seperti Mr. Sartono, Mr. Sunario, Mr. Budiarto Martoatmodjo. Kantor ini pernah digunakan sebagai tempat pertemuan para pejuang ketika akan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI).

 

Dari Bandung, Iskaq mengembara ke Surabaya, dan di kota ini pula ia mendirikan kantor hukum yang pertama di kota ini. Selanjutnya, Lev menulis: “Kurang dari satu tahun ia meninggalkan Surabaya, pergi ke Makassar untuk menangani sebuah perkara dan mendapati bahwa di sana terbuka peluang kerja yang bagus dan kemungkinan untuk memperoleh penghasilan tambahan”. Di Makassar, Iskaq mengajak Mr. Sunario untuk bergabung. Kelak, Sunario menjadi Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris.

 

Setelah Mr. Sunario bergabung, Iskaq pergi ke Manado Sulawesi Utara. Ia mendapati kenyataan bahwa di sini pun banyak perkara yang dapat ditangani. Akhirnya, di kota Manado itu pula Iskaq mendirikan kantor hukum. Ia mengajak temannya Mr. Sujono untuk mengurus operasional kantor hukum di Manado. Dari sana, pada 1933 Mr. Iskaq kembali ke Surabaya untuk mengaktifkan kembali kantor hukum yang pernah didirikan di kota ini. Ia mengajak beberapa beberapa sarjana hukum baru untuk bergabung.

 

Dari cerita Daniel S Lev itu tampak jelas bahwa Mr. Iskaq telah melanglang buana ke beberapa kota (Batavia, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Manado), dan berjasa mendirikan kantor hukum di sana. Kantor hukumnya di Bandung banyak bekerjasama dengan kantor hukum Mr Besar Mertokusumo. Meskipun demikian, kantor hukum yang mereka bangun tidaklah sebesar firma hukum zaman sekarang di Jakarta. “Tidak sebuah pun di antara kantor advokat yang pertama itu yang dapat dibilang cukup besar,” tulis Lev, meskipun kantor Mr Besar di Tegal dan Semarang dan kantor Mr Iskaq di Batavia yang paling besar. Jumlah pengacara yang dipekerjakan sekitar 6 atau 7 orang.

 

Dari PNI Menjadi Menteri

Semasa kuliah di Leiden Belanda, Iskaq telah melihat semangat para pejuang nasional menghimpun diri dalam Indische Vereeniging, yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereeniging dan Perhimpunan Indonesia (PI). Namun Iskaq tak mengikuti lagi perkembangan PI sewaktu dipimpin Hatta, karena setelah lulus pada 30 Juni 1925, ia kembali ke Tanah Air. Sebelum pulang, teman-temannya berpesan agar Iskaq membentuk suatu organisasi perjuangan nasional di Indonesia.

 

Maka, ketika PNI (awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia) terbentuk, Sukarno terpilih sebagai Ketua, dan Mr. Iskaq sebagai Sekretaris merangkap bendahara. Ketika organisasi ini semakin berkembang, nama Mr. Iskaq tetap dipilih. Dalam Konferensi PNI di Mataram (1929), Mr. Iskaq terpilih sebagai Sekretaris I. Tetapi kiprahnya di PNI itulah yang akhirnya membuat Iskaq ditangkap. Menurut cerita Mr. Sunario yang dikutip R. Nalenan dalam buku biografi Mr. Iskaq, ada sekitar 180 pimpinan PNI di seluruh Indonesia ditangkap. Iskaq ditahan di kantor kepolisian Kosambi, sebelum akhirnya dipindahkan ke Banceuy. Pada 18 Januari 1930, penahanannya dipindahkan ke Jakarta. Kepada Mr. Iskaq diberlakukan larangan tinggal di Bandung (verbanning). Berbeda dengan Bung Karno, Maskun, Gatot Mangkupraja, Supriadinata dan beberapa pengurus PNI, Mr. Iskaq justru dibebaskan.

 

Ketika Belanda membubarkan PNI dan sejumlah pengurusnya dipenjarakan, para pejuang tak pantang menyerah. Beberapa eks pimpinan PNI membentuk Partai Indonesia (Partindo). Mr. Iskaq pernah memimpin Partindo Cabang Manado. Pada saat bersamaan ia juga mengelola kantor hukum di sana. Tetapi setelah mengalami masa-masa suram di sana, ia kembali ke Surabaya dan menjadi advocaat en procureur di Pengadilan Tinggi Surabaya (1933-1944).

 

(Baca juga: Bahasa Hukum: Mengenal Istilah Internering, Externering, dan Verbanning)

 

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Iskaq diangkat menjadi Asisten Residen Banyumas, yang membawa konsekuensi ia dan keluarganya harus pindah ke Purwokerto. Setelah kemerdekaan, Iskaq naik menjadi Residen Banyumas. Rekannya sesama advokat, Mr. Besar menjadi Bupati Pekalongan. Sementara itu, situasi politik pasca Proklamasi Kemerdekaan tak menentu. Pada Juli 1946 Iskaq dilantik sebagai Residen Surakarta, didamping wakilnya sesama anggota PNI, Sudiro sebagai Asisten Residen Surakarta. Dari sini, ia kemudian diangkat menjadi gubernur yang diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri.

 

Jabatan lain yang pernah dipercayakan kepada Mr. Iskaq adalah menteri. Pada era Kabinet Sukiman-Suwiryo (gabungan Masyumi-PNI), Mr. Iskaq diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Pada era ini juga Moh. Yamin menjadi Menteri Kehakiman. Kabinet Sukiman-Suwiryo, cabinet kedua setelah era Republik Indonesia Serikat,  hanya bertahan hampir setahun (27 April 1951 - 3 April 1952).

 

Posisi kedua yang pernah dijabat Mr. Iskaq adalah Menteri Perekonomian dalam pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Menteri Kehakiman saat itu adalah Mr. Djodi Gondokusumo. Saat menjadi Menteri Perekonomian inilah Mr. Iskaq dikait-kaitkan dengan tuduhan penyimpangan dan dibawa ke pengadilan. Dalam pembelaannya di pengadilan, Mr. Iskaq menyinggung honorariumnya sebagai advokat.

 

Perjanjian Renville

Kiprah lain Mr. Iskaq yang tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah keikutsertaannya sebagai anggota delegasi Indonesia ke Perundingan Renville. Ini adalah perundingan Indonesia-Belanda yang diadakan di atas kapal USS Renville, kapal milik Amerika Serikat yang lagi berlabuh di Tanjung Priok. Perjanjian ini membicarakan batas-batas wilayah, sebagai solusi mengatasi perbedaan pandangan mengenai tindak lanjut Perjanjian Linggarjati (1946). Hasil perundingan, Perjanjian Renville, diteken pada 17 Januari 1948.

 

Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, didampingi dua wakil ketua yakni Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi. Anggota delegasi Indonesia antara lain Agus Salim, Sutan Sjahrir, dokter Tjoa Siek Ien, Mr. Nasrun, J. Leimena, TB Simatupang. Mr. Iskaq menjadi Sekretaris Delegasi Indonesia. Mr. Sunario, teman Iskaq membuka kantor advokat, menjabat sebagai Sekretaris Komisi Politik.

 

Hasil Perjanjian Renville tidak sepenuhnya diterima para petinggi politik. PNI dan Masyumi menarik dukungan, sehingga Kabinet Mr. Amir Sjarifuddin jatuh. Amir kecewa kepada partai yang awalnya mendukung Perundingan Renville tetapi belakangan menarik dukungan. Lalu, Amir bersama beberapa tokoh membentik Front Demokrasi Rakyat (FDR). Ia dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948. Amir ditembak mati di Karanganyar, 19 Desember 1948.

 

Rasa Keadilan Berbicara

Daniel S Lev menggambarkan Mr. Besar Mertokusumo dan Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo sebagai contoh advokat yang praktek kepengacaraannya berkembang baik dan punya reputasi profesional yang kuat. Namun itu tak berarti Mr. Iskaq tak pernah kesandung masalah hukum. Setelah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Perekonomian (digantikan Rooseno), Mr. Iskaq diperiksa penyidik Kejaksaan Agung pada 14 April 1958, dan kemudian dihadapkan ke pengadilan.

 

Buku "Rasa Keadilan Berbicara" yang berisi antara lain pledoi Mr. Iskaq.

 

Penuntut umum Mr. Baharsan menduga Mr. Iskaq melakukan tindak pidana terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang dan tiket kereta, penerimaan mobil mewah, tanpa seizing Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN).

 

Dalam buku biografinya yang ditulis R. Nalenan, Mr. Iskaq mengaitkan perkara yang dihadapinya dengan kondisi politik saat itu yang saling mencurigai. Di parlemen muncul mosi tidak percaya. Pemberitaan surat kabar Warta Berita yang terbit di Medan, dan Trompet Masyarakat yang terbit di Surabaya memuat berita tuduhan bahwa Iskaq menumpuk kekayaan selama jadi Menteri Perekonomian. Mr. Iskaq melaporkan kedua media cetak itu. Cuma, pemberitaannya telah menyebar. Bahkan Jaksa Agung Soeprapto sampai mengeluarkan perintah kepada perwakilan Kejaksaan Agung di luar negeri, khususnya Singapura, untuk mencari mantan Menteri Perekonomian Mr. Iskaq. Perintah ini dikeluarkan karena Mr. Iskaq belum datang menghadap Jaksa Agung. (Keberadaan surat ini disinggung dalam buku Mengadili Menteri Memeriksa Perwira, Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959). Toh, pada akhirnya, Mr. Iskaq dihadapkan ke pengadilan dengan beberapa tuduhan.

 

Lewat pembelaan ‘Rasa Keadilan Berbicara, Mr. Iskaq meluruskan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Salah satu argumentasi yang digunakan adalah sebelum menjadi Menteri Perekonomian, Mr Iskaq adalah pengacara yang mempunyai kantor hukum. Honorarium yang ia terima di Belanda adalah honorarium dari memenangkan sebuah perkara klaim asuransi jiwa di Makassar. Ia juga mendapatkan gaji sebagai presiden komisaris perusahaan di Surabaya, pembagian hasil keuntungan dari perusahaan dagang dan keuntungan saham. Iskaq juga menerima  sumbangan setiap bulan dari dua kantor pengacara dimana Iskaq bertindak sebagai pimpinan dan pemilik kantor hukum itu, yakni Kantor Pengacara Mrs Sudarno di Surabaya, dan Kantor Pengacara Mr. Suwarso Tirtowijoyo di Jakarta.

 

Daniel S. Lev mengungkapkan pada masa itu sejumlah advokat aktif terlibat dalam operasional perbankan, atau menjadi pemilik perusahaan dagang (pengusaha).

 

Pada 4 Januari 1960, hakim Pengadilan Ekonomi Jakarta, M. Soebagio, menolak eksepsi Mr. Iskaq, dan menjatuhkan vonis hukuman penjara 9 bulan, denda Rp200 ribu subsider lima bulan kurungan, dan membayar biaya perkara. Adapun mobil mewah Mercedesbenz 300 dirampas untuk negara. Permohonan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Jakarta ditolak. Akhirnya Mr. Iskaq mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno, orang yang pernah sama-sama mendirikan PNI bersama Mr. Iskaq, mengabulkan permohonan itu. “Iskaq tidak menjalani hukuman yang sudah dijatuhkan padanya”. Tetapi mobil Mercedesbenz 300 tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua