Senin, 20 Januari 2020

Tiga Catatan Penting Soal Target Prolegnas 2020

PSHK menilai penetapan 54 RUU Prolegnas 2020 ini masih terlalu banyak dan tidak realistis untuk diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun ini. Tapi, apapun mekanisme yang dipilih DPR dan Pemerintah, proses pembahasan RUU harus selalu mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.
Agus Sahbani
Gedung DPR. Foto: RES

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, DPD telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 berisi daftar 54 RUU prioritas pembahasan dalam setahun ke depan. Empat RUU berstatus carry over atau kelanjutan periode pemerintahan sebelumnya yakni RUU KUHP, RUU Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dan RUU Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

 

Namun, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengkritik penetapan 54 RUU itu yang dinilainya masih terlalu banyak dan tidak realistis untuk diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun ini. PSHK mencatat bercermin pengalaman pemerintahan periode 2014-2019, target penyelesaian 50 RUU tidak pernah tercapai. Misalnya, pada 2017, DPR dan Pemerintah hanya berhasil mengesahkan 6 RUU. Pada 2018, DPR dan pemerintah hanya berhasil mengesahkan 5 RUU. Pada 2019, dari target 55 RUU, DPR dan Pemerintah hanya dapat mengesahkan 14 RUU.

 

“Masih tingginya target penyelesaian RUU Prolegnas 2020 ini menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak melakukan refleksi atas kinerja legislasi mereka selama ini,” ujar Direktur Pengembangan Organisasi dan SDM PSHK, Rizky Argama saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2020). Baca Juga: Pembentuk UU Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Ini Daftarnya!   

 

Rizky menilai substansi sejumlah RUU berpotensi saling beririsan, tumpang tindih, atau tidak memiliki urgensi untuk diatur undang-undang (UU). Dia menyebut RUU yang berpotensi memiliki irisan atau tumpang tindih substansi yaitu RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. “Potensi tumpang tindih substansi tidak hanya antara kedua RUU itu, tetapi juga dengan UU lain yang sudah ada, salah satunya UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” kritiknya.

 

Beberapa RUU lain juga patut dipertanyakan terkait urgensi pengaturannya dalam UU, seperti RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; RUU Kefarmasian; RUU Pendidikan Kedokteran; RUU Profesi Psikologi; RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Dia melihat dari judulnya saja, substansi sejumlah RUU itu bisa jadi telah diatur secara umum dalam beberapa UU yang telah ada, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, UU Hak Asasi Manusia, KUHP.

 

“DPR dan Pemerintah seharusnya tak hanya menyajikan daftar judul RUU, tetapi juga menyediakan naskah akademik dan draf setiap RUU yang dapat diakses publik. Agar publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi atau materi muatan yang diatur RUU itu cukup layak (urgent/penting) diatur dalam level UU,” kata pria yang akrab disapa Gama ini.

 

Selain itu, Prolegnas Prioritas 2020 mencantumkan 4 RUU omnibus law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibukota Negara, dan RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang diajukan Pemerintah, serta RUU Kefarmasian yang diajukan DPR. Menurut PSHK, omnibus law seolah menjadi jargon bagi Pemerintah dan DPR untuk mengatasi berbagai persoalan regulasi sejumlah bidang yang proses pembentukannya cenderung singkat dan mampu membatalkan atau mengubah banyak peraturan sekaligus.

 

“Dari sisi prosedural justru dapat menimbulkan kerugian terutama dalam hal substansi, seperti minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan atau potensi penghapusan peraturan yang selama ini sudah melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” sebutnya.

 

Belum lagi, tiga dari empat RUU carry over yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Minerba sebelumnya mendapat penolakan keras dari publik yang diwarnai demontrasi besar-besaran pada September 2019 lalu. Ditambah, satu RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Selain substansinya dianggap berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi, pembahasan RUU KKS juga dinilai sejumlah kelompok masyarakat sipil tidak cukup transparan karena minim pelibatan pemangku kepentingan.

 

Karena itu, PSHK mendorong beberapa hal. Pertama, DPR dan Pemerintah harus menjadikan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 tak hanya kumpulan judul RUU, tetapi rujukan perencanaan serta politik legislasi DPR dan Pemerintah selama satu periode. DPR dan Pemerintah harus senantiasa memperbaiki mekanisme penyusunan prolegnas agar target capaian dibuat lebih realistis sesuai kebutuhan aktual masyarakat.

 

“DPR harus membuka kepada publik RUU mana saja yang menjadi prioritas utama untuk dibahas dan diselesaikan oleh setiap Komisi.”

 

Kedua, DPR dan Pemerintah harus meninggalkan paradigma bahwa RUU adalah solusi setiap persoalan. Paradigma itu selama ini telah mengakibatkan jumlah UU terus bertambah dan semakin banyak, potensi pengaturan saling tumpang tindih akan semakin meningkat (hiper regulasi). DPR dan Pemerintah harus membenahi sistem pembentukan undang-undang, salah satunya dengan membuat batasan yang jelas mengenai materi muatan UU.

 

“Ini hanya dapat dilakukan melalui proses perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif, meskipun telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019,” lanjutnya.

 

Ketiga, DPR dan Pemerintah harus meninggalkan anggapan omnibus law dapat menyelesaikan persoalan regulasi dalam berbagai bidang. Padahal, bentuk dan mekanisme pembentukan omnibus law sesungguhnya tidak memiliki perbedaan substansial dengan UU pada umumnya. “Tapi, apapun mekanisme yang dipilih DPR dan Pemerintah, proses pembahasan RUU harus selalu mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik,” pintanya.

 

Sebelumnya, Kamis (16/1/2020) kemarin, Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan DPD kembali menetapkan 50 RUU Prolegnas 2020 dan 4 RUU berstatus carry over. Dalam raker ini, dari 9 fraksi sebanyak 6 fraksi bulat memberi persetujuan terhadap 50 RUU tersebut. Sementara 3 fraksi menyetujui, tetapi memberi catatan yaitu Fraksi NasDem, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Baca Juga: Tok! Pembentuk UU Sepakati 50 RUU Prolegnas 2020

 

Dengan persetujuan 6 fraksi secara bulat dan 3 fraksi dengan catatan, maka RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang berjumlah 50 RUU akan disahkan dalam rapat paripurna terdekat. Selanjutnya, Pemerintah bakal menerbitkan surat presiden (surpres) agar setiap RUU Prolegnas 2020 dapat segera dilakukan pembahasan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua