Jumat, 24 January 2020

Apindo Optimis Kebijakan Omnibus Law Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Apindo juga yakin kebijakan omnibus law mampu mendorong perkembangan industri UMKM dan manufaktur, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Ady Thea DA
Apindo. Foto: Sgp

Pemerintah memprioritaskan omnibus law, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian segera dibahas bersama DPR. Kedua RUU omnibus law itu sudah ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Pemerintah masih berupaya menyelesaikan naskah akademik dan kedua draft RUU tersebut.

 

Sejak awal, munculnya RUU Cipta Lapangan Kerja mendapat sorotan publik, terutama kalangan buruh yang menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang disinyalir substansinya bakal menghapus hak-hak buruh yang sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU terkait. Sebaliknya, kalangan pengusaha justru optimis omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

 

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani, pada prinsipnya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Dia menilai tingkat ekonomi Indonesia tergolong rawan karena mengacu data BPS masyarakat yang menerima subsidi sekitar 40 persen dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Bentuk subsidi yang selama ini dilakukan pemerintah seperti listrik, kesehatan, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya.

 

Tentu, kata Hariyadi, alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk bermacam subsidi itu jumlahnya besar. Bagi Hariyadi, besarnya jumlah masyarakat yang masih menerima subsidi karena ada persoalan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak terserap lapangan kerja itu tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga butuh subsidi pemerintah.

 

Mengutip data BKPM, Hariyadi menyebut setiap Rp1 triliun investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2013 mampu menyerap lebih dari 4 ribu tenaga kerja. Namun, pada tahun 2018 merosot hanya seribuan tenaga kerja. Menurut Hariyadi, salah satu penyebabnya yaitu investasi yang masuk kebanyakan padat modal, bukan padat karya. Padahal industri padat karya lebih banyak menyerap tenaga kerja daripada padat modal.

 

Untuk membenahi persoalan ini, Hariyadi menilai alasan pemerintah menerbitkan omnibus law bertujuan membenahi regulasi yang dinilai bermasalah dalam hal penciptaan lapangan kerja. Meski optimis dengan kebijakan omnibus law, tapi Hariyadi mengakui belum mengetahui apa isi draft omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Dia juga yakin kebijakan ini mampu mendorong perkembangan industri UMKM dan manufaktur sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

 

"Jika ini berjalan baik, saya yakin dalam satu tahun kebijakan omnibus law ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen," kata Hariyadi B Sukamdani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/1/2020). Baca Juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ubah Konsep Perizinan

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua