Senin, 27 Januari 2020

Dicecar Buronnya Harun Masiku, Begini Jawaban KPK

Sejumlah lokasi telah disambangi tim KPK untuk mendeteksi keberadaan Harun Masiku, namun belum membuahkan hasil. KPK membantah Harun Masiku disembunyikan.
Rofiq Hidayat
Ketua KPK bersama jajarannya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (27/1). Foto: RES

Nama politisi PDIP Harun Masiku terus menjadi sorotan publik sejak berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap Komisoner KPU Wahyu Setiawan. Sebab, keberadaan Harun Masiku masih teka-teki. Padahal, kabar terakhir Ditjen Keimigrasian menyatakan Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Ironisnya, hingga kini, KPK belum menemukan keberadaan Harun Masiku di dalam negeri.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa meminta independensi KPK harus tetap terjaga meskipun ada “tembok besar” menghadang dalam upaya menuntaskan kasus ini. Dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun ini, upaya penggeledahan petugas KPK di kantor DPP PDIP gagal dilakukan. Ditambah, salah satu tersangka Harun Masiku hingga kini belum terdeteksi keberadaannya oleh KPK.

 

Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai informasi keberadaan Harun Masiku simpang siur. Ditjen Keimigrasian pernah menyatakan bahwa Harun Masiku meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari. Belakangan, diperoleh informasi Harun Masiku telah berada di Indonesia pada 7 Januari. Lalu, Ditjen Keimigrasian pun buru-buru meralatnya.

 

Padahal, KPK memiliki perangkat dan instrumen dalam mencari keberadaan seseorang tersangka dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Dia membandingkan dalam membekuk pelaku terorisme, aparat penegak hukum hanya membutuhkan waktu maksimal 3x24 jam. Karena itu, dia yakin Harun Masiku masih berada di satu tempat di dalam negeri.

 

“Masa orang seperti Harun Masiku tidak bisa ditemukan? Teroris saja dalam hitungan jam bisa ditemukan, masa Harun Masiku tidak bisa? Tolong Harun Masiku jangan disembunyikan. Jangan ada kesan, karena Masiku dari partai penguasa, KPK lumpuh,” ujar Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK di Komplek Gedung Parlemen, Senin (27/1/2020). Baca Juga: KPK Terus Buru Harun Masiku

 

Ruang rapat sempat hening, ketika Benny mencecar KPK dengan beragam pertanyaan tentang keberadaan Harun Masiku. Politisi Partai Demokrat itu menilai alasan kritis menanyakan kasus yang membelit Harun lantaran ingin mendorong agar KPK tetap independen dan tidak tersandera dengan kekuasaan.

 

Menanggapi cecaran Komisi III, Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan tim KPK yang diterjunkan terus memburu keberadaan Harun Masiku. Setidaknya terdapat tiga lokasi yang sudah disambangi tim KPK, mulai Indonesia bagian Timur, hingga Sumatera. Namun, memang proses pengejaran ini tidak dibuka ke publik. “Harun Masiku ini masih kita cari,” ujarnya.

 

KPK, kata dia, telah berkoordinasi dengan Polri untuk mengejar dan menangkap Harun Masiku. Namun, upaya KPK memang belum membuahkan hasil. Seolah dianggap bersengkongkol, Firli berujar, “Kalau ada yang tahu, kasih tahu, supaya saya ajak dan tangkap Harun Masiku,” kata dia.

 

Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan penangkapan Harun Masiku hanya menunggu waktu. Namun, kapan waktu penangkapannya Firli pun belum bisa menjawabnya. Dalam kesempatan ini, Firli membantah tudingan Harun Masiku disembunyikan. Baginya, menyembunyikan pelaku tindak pidana korupsi sama halnya pelaku kejahatan. Pelakunya dapat dijerat Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait menghalang-halangi proses penyidikan.  

 

Selengkapnya Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000”.

 

“Kalau ada yang menyembunyikan, kita tangkap juga karena menghalang-halangi KPK. Tidak ada kepentingan kita menyembunyikan Masiku. Memangnya siapa dia disembunyikan? Tidak ada kongkalikong menyembunyikan,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencatat Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah kasus suap yang melibatkan Harun Masiku mencuat, keberadaan dirinya tidak diketahui.

 

Tak lama kemudian, Ditjen Keimigrasian meralat pernyataan tersebut. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie menegaskan Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. “Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yg dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” kata Ronny dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).   

 

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari penangkapan Komisoner KPU Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap terkait penetapan pergantian antar waktu (PAW) DPR periode 2019-2024. Lalu, KPK menetapkan empat tersangka. Sebagai penerima yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

 

Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) menggantikan caleg terpilih PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. Proses PAW ini sebelumnya uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA). 

 

Permohonan ini dikabulkan MA pada 19 Juli 2019 yang menetapkan partai (PDIP) adalah penentu suara dan siapa pengganti antar waktu berdasarkan kader terbaik. Penetapan MA ini menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (diduga Harun Masiku, red) sebagai pengganti caleg yang meninggal itu. Namun, KPU tak sependapat dengan usulan PDIP itu karena KPU berpegang teguh pada hasil urutan perolehan suara terbanyak.   

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua