Senin, 27 January 2020

Dicecar Buronnya Harun Masiku, Begini Jawaban KPK

Sejumlah lokasi telah disambangi tim KPK untuk mendeteksi keberadaan Harun Masiku, namun belum membuahkan hasil. KPK membantah Harun Masiku disembunyikan.
Rofiq Hidayat
Ketua KPK bersama jajarannya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (27/1). Foto: RES

Nama politisi PDIP Harun Masiku terus menjadi sorotan publik sejak berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap Komisoner KPU Wahyu Setiawan. Sebab, keberadaan Harun Masiku masih teka-teki. Padahal, kabar terakhir Ditjen Keimigrasian menyatakan Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Ironisnya, hingga kini, KPK belum menemukan keberadaan Harun Masiku di dalam negeri.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa meminta independensi KPK harus tetap terjaga meskipun ada “tembok besar” menghadang dalam upaya menuntaskan kasus ini. Dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun ini, upaya penggeledahan petugas KPK di kantor DPP PDIP gagal dilakukan. Ditambah, salah satu tersangka Harun Masiku hingga kini belum terdeteksi keberadaannya oleh KPK.

 

Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai informasi keberadaan Harun Masiku simpang siur. Ditjen Keimigrasian pernah menyatakan bahwa Harun Masiku meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari. Belakangan, diperoleh informasi Harun Masiku telah berada di Indonesia pada 7 Januari. Lalu, Ditjen Keimigrasian pun buru-buru meralatnya.

 

Padahal, KPK memiliki perangkat dan instrumen dalam mencari keberadaan seseorang tersangka dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Dia membandingkan dalam membekuk pelaku terorisme, aparat penegak hukum hanya membutuhkan waktu maksimal 3x24 jam. Karena itu, dia yakin Harun Masiku masih berada di satu tempat di dalam negeri.

 

“Masa orang seperti Harun Masiku tidak bisa ditemukan? Teroris saja dalam hitungan jam bisa ditemukan, masa Harun Masiku tidak bisa? Tolong Harun Masiku jangan disembunyikan. Jangan ada kesan, karena Masiku dari partai penguasa, KPK lumpuh,” ujar Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK di Komplek Gedung Parlemen, Senin (27/1/2020). Baca Juga: KPK Terus Buru Harun Masiku

 

Ruang rapat sempat hening, ketika Benny mencecar KPK dengan beragam pertanyaan tentang keberadaan Harun Masiku. Politisi Partai Demokrat itu menilai alasan kritis menanyakan kasus yang membelit Harun lantaran ingin mendorong agar KPK tetap independen dan tidak tersandera dengan kekuasaan.

 

Menanggapi cecaran Komisi III, Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan tim KPK yang diterjunkan terus memburu keberadaan Harun Masiku. Setidaknya terdapat tiga lokasi yang sudah disambangi tim KPK, mulai Indonesia bagian Timur, hingga Sumatera. Namun, memang proses pengejaran ini tidak dibuka ke publik. “Harun Masiku ini masih kita cari,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua