Senin, 27 Januari 2020

Ini Zamannya Mahasiswa Tuntut Hak Konstitusional, Bung!

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia paling sering ‘menggugat’ undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kemajuan partisipasi kalangan muda dalam penegakkan hukum.
Normand Edwin Elnizar/Muhammad Yasin
Ilustrasi: BAS

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia berdiri, tercatat tak kurang dari 20 putusan hasil upaya pengujian undang-undang oleh kalangan mahasiswa. Adakalanya mahasiswa mengajukan sendiri permohonan, tetapi dalam perkara lain mereka bergabung dengan pemohon non-mahasiswa. Rupanya kini mahasiswa tak sekadar hobi turun ke jalan untuk unjuk rasa membela hak masyarakat. Mereka mulai datang ke pengadilan untuk menuntut hak konstitusional dan kepentingan yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

 

Contoh teranyar adalah demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan mahasiswa diwujudkan bukan hanya lewat demonstrasi yang akhirnya menelan korban, tetapi juga dalam bentuk permohonan pengujian hasil revisinya ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan catatan Hukumonline pengujian UU KPK adalah pengajuan dengan jumlah pemohon mahasiswa terbanyak, tidak kurang dari 183 orang.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, berpendapat bahwa langkah mahasiswa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari pergerakan mahasiswa yang menggunakan jalur konstitusional, di luar jalur ‘parlemen jalanan’. “Artinya, ini bagian dari peran mahasiswa juga sebagai agent of change melalui Mahkamah Konstitusi, mereka berjuang untuk melakukan perubahan dan kontrol atas kekuasaan,” jelasnya kepada Hukumonline.

 

Normatif, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak menuntut hak-hak konstitusi dan kepentingan hukumnya dipenuhi. Wujudnya dapat berupa permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, atau permohonan hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung.

 

Penelusuran Hukumonline menemukan fakta bahwa mahasiswa sudah sering mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, dan permohonan hak uji materi peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung. Sekadar menyebut contoh yang menarik perhatian publik adalah permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemohonnya adalah Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan. Kedua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini mempersoalkan aturan yang mewajibkan pengendara motor harus menyalakan lampu di siang hari. Keduanya merasa tidak adil ditangkap polisi karena tidak menyalakan lampu motor; sebaliknya polisi tidak menilang Presiden Jokowi yang tidak menyalakan lampu saat mengendarai motor.

 

Baca:

 

Selain itu, tercatat masih ada beberapa permohonan pengujian yang belum diputus Mahkamah Konstitusi. Misalnya, permohonan Felix Juanardo Winata dari Universitas Gadjah Mada yang mempersoalkan status kepemilikan hak atas tanah dalam UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada juga Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung, mahasiswa Universitas Esa Unggul yang mengajukan permohonan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru, ada permohonan yang diajukan Michael, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, yang meminta pengujian UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkaitan kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

 

Perlu dicatat, pelakunya tak hanya oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH). Mahasiswa Kedokteran, Pertanian, dan Kependidikan pun ikut datang menuntut keadilan sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Mereka datang dari berbagai kampus di berbagai kota Indonesia. Mulai dari kampus terdekat MK di sekitar DKI Jakarta sampai jauh dari Padang, Sumatera Barat hingga Makassar, Sulawesi Selatan.

 

Ada yang diajukan secara individu, ada juga yang berkelompok bersama pihak lain seperti lembaga bantuan hukum. Mereka tak selalu didampingi kuasa hukum. Banyak yang maju sebagai pemohon secara mandiri. Apakah itu menggambarkan menguatnya kultur diskusi dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa?

 

Baca juga:

 

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Mirza Nasution, melihat fenomena ini sebagai buah dari ‘virus’ diskusi-diskusi, perlombaan, pusat-pusat kajian konstitusi yang ada di kampus. Lomba debat konstitusi, misalnya, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap kasus-kasus hukum dan norma Undang-Undang. Dari diskusi antar mahasiswa, ditambah diskusi dengan dosen, kesadaran hukum mahasiswa untuk mempersoalkan Undang-Undang tumbuh di berbagai kampus. “Saya kira kegiatan diskusi dan aneka perlombaan konstitusi ikut mempengaruhi,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Charles melihat satu kegiatan lain yang menarik minat mahasiswa, yakni video conference sidang-sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar di beberapa kampus. Di beberapa kampus, misalnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas, sidang jarak jauh itu ditonton banyak mahasiswa. Setelah sidang selesai sering dilanjutkan dengan diskusi mengenai substansi persidangan. Inilah antara lain yang menurut Charles ikut menggugah kesadaran mahasiswa mengajukan judicial review langsung ke Mahkamah Konstitusi.

 

Manajer Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi, juga berpandangan senada. Langkah hukum yang diajukan mahasiswa tersebut lebih karena inisiatif mereka sendiri karena kepedulian pada berbagai masalah hukum. Bukan juga karena ada insentif, yang ada mungkin sekadar konsultasi dengan dosen. Jadi, dalam pandangan Junaedi, apa yang dilakukan mahasiswa adalah gabungan antara pelajaran yang diperoleh di kampus dan wujud kepedulian mereka pada lingkungan sekitar. “Itu bagian dari reflektif mereka atas pembelajaran yang didapat, ditambah kepedulian mereka atas kondisi negara dan peraturan. Jadi, mereka gerak sendiri,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Kepedulian mahasiswa terhadap masalah-masalah kebangsaan bukanlah sesuatu yang baru belakangan muncul. Ia adalah bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan ketika mahasiswa Indonesia berada di garda depan memperjuangkan kemerdekaan itu, baik di meja diplomasi dan perundingan maupun angkat senjata. Dalam sejarah pergerakan bangsa ini, mahasiswa selalu menorehkan garis perjuangannya.

 

Dalam sebuah tulisannya di Mahasiswa Indonesia edisi 7 Juli 1969, Soe Hok Gie menggugah kepedulian mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. “Ada suatu hal yang saya tidak mengerti tentang Fakultas Hukum di Indonesia (maafkan, saya tidak belajar hukum). Begitu banyak tahanan yang ada, yang terkatung-katung nasibnya di penjara. Dan ada begitu banyak mahasiswa Fakultas Hukum, beribu-ribu dan hampur tiap universitas (entah berapa ratus jumlahnya), mempunyai fakultas hukum. Apakah tidak sebaiknya (paling tidak yang jurusan pidana), sebelum mereka lulus, mereka harus mengurus sebuah perkara yang terkatung-katung berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang di kota mereka”.

 

Soe Hok Gie melanjutkan: “Bagi saya lebih berguna mengurus perkara seorang tukang sayur yang disewenang-wenangi polisi daripada mengurus suatu seminar besar yang tak dapat dilaksanakan. Dan Senat Mahasiswanya lebih berguna mengurus civic mission-nya ke penjara-penjara daripada menstensil diktat tentang rule of law”.

 

Dan puluhan mahasiswa Indonesia sudah mencatatkan nama mereka di buku-buku kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian warga yang peduli pada masalah-masalah kenegaraan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua