Senin, 03 February 2020

Wadah Tunggal Organisasi Advokat Sudah Tidak Realistis Oleh: Frans H Winarta*)

Dengan sistem multibar ini, ada persaingan sehat yang kompetitif di mana organisasi yang dikelola secara profesional dan demokratis saja yang dapat eksis dan tumbuh secara sehat.
RED
Frans H Winarta. Foto: Istimewa

Ketentuan multitafsir di dalam UU Advokat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional advokat dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut telah menjadi sumber perseteruan antar organisasi advokat selama puluhan tahun hingga detik ini dan telah membawa kerugian tidak hanya kepada para advokat saja, tetapi juga terhadap para pencari keadilan (justitiabelen) dan terhadap upaya penegakan hukum secara keseluruhan bagi masyarakat.

 

Sebelumnya pada tahun 2010, sekelompok advokat yang terdiri dari penulis sendiri, (Alm) Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan SF. Marbun, telah berjuang melalui permohonan Uji Materiil (materiële toetsingrecht) ketentuan UU Advokat terhadap batu uji UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi RI, dengan nomor registerasi perkara No. 66/PUU-VIII/2010 (“Perkara Nomor 66”).

 

Permohonan uji materiil ini ini mempersoalkan banyak hal terkait profesi advokat, dimulai dari hak berserikat advokat, sebagai hak khusus dari profesi bebas (free legal profession) advokat yang berbeda dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang tidak boleh dibatasi kecuali oleh keputusan para advokat itu sendiri melalui kongres advokat yang demokratis, sampai dengan ketentuan multitafsir UU Advokat yang pada faktanya tidak menyebutkan secara spesifik Indonesia hanya memiliki satu organisasi advokat.

 

Khusus terkait bentuk wadah tunggal, jika mempelajari sejarah organisasi profesi advokat di Indonesia yang secara mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan di mana konsep wadah tunggal memang tidak pernah sesuai diterapkan di negara ini, karena secara alamiah (naturally created condition) sejak tahun 1960-an organisasi advokat di Indonesia menganut multi bar association. Konsep wadah tunggal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Ali Said diakhir tahun 1970-an di hadapan Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) waktu itu Suardi Tasrif.

 

Meskipun begitu pemaksaan ide wadah tunggal serentak ditentang oleh seluruh advokat PERADIN dan bertentangan dengan aspirasi advokat Indonesia kala itu, mengingat secara historis organisasi advokat sejak dulu memang multi bar. Hal tersebut karena ide apapun mengenai advokat harus datang dari bawah (bottom-up) melalui Kongres Advokat dan harus dilakukan secara demokratis (one man one vote).

 

Pemerintah Orba menginginkan masing-masing profesi hanya memiliki satu organsiasi seperti organisasi buruh, wartawan, advokat, dan lain-lain agar mudah diawasi dan dikontrol. Tentunya ini bertentangan dengan hak berserikat yang dijamin dalam Pasal 28e ayat (3) UUD 1945 dan khususnya hak berserikat advokat yang secara lex spesialis diatur dalam tiga instrumen internasional. Jadi, wadah tunggal organisasi advokat itu dibuat dengan tanpa persetujuan seluruh advokat kala itu.

 

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat itu sendiri bersifat multitafsir yang dapat ditafsirkan sebagai wadah tunggal (single bar association) atau sebagai federasi (federation of bar association). Ketidakjelasan rumusan “organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi” ini telah menyebabkanisu konstitusionalitas UU Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dan menjadi isu untuk dikaji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi c.q. Pasal 28D UUD 1945 karena negara wajib menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid/ legal certainty).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua