Jumat, 07 Pebruari 2020

PT Taspen Tekankan Pentingnya Pemisahan Pengelolaan Jamsos PNS dan Swasta

Ada perbedaan pandangan antara PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak terkait. PT Taspen menekankan pentingnya pemisahan pengelolaan jamsos PNS dan swasta. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menganggap pengelolaan jaminan sosial tidak dapat dilakukan oleh BUMN persero yang profit oriented.
Aida Mardatillah
Direktur Utama PT Taspen A.N.S. Kosasih saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi UU BPJS di ruang sidang MK, Rabu (5/2). Foto: Humas MK

Pengelolaan jaminan sosial, dalam hal ini jaminan pensiun untuk pejabat negara, PNS di PT Taspen (Persero) berpegang pada filosofi pengabdian dan penghargaan. Karena itu, jika ada penggabungan/peralihan pengelolaan jaminan sosial dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tidak mengabaikan kedua unsur tersebut.

 

Harapan itu disampaikan Direktur Utama PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) A.N.S. Kosasih selaku pihak terkait di sidang lanjutan pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Rabu (5/2/2020) kemarin seperti dikutip laman resmi MK. Permohonan ini diajukan para pensiunan dan PNS aktif yang mempersoalkan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS terkait rencana pemerintah bakal mengalihkan PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029.

 

Kosasih menyampaikan jika ada penggabungan, maka perlu dilaksanakan dengan fokus dan segmentasi yang jelas. Ia menegaskan pengelolaan jaminan sosial (jamsos) ini harus dilaksanakan dengan filosofi bahwa unsur penghargaan bagi pejabat negara tidak dapat diabaikan. Dia pun menekankan pentingnya memisahkan pengelolaan jaminan sosial dari sektor swasta termasuk dalam hal kebijakan, layanan, dan manfaat dari jaminan sosial yang dimaksudkan. 

 

Dia beralasan penggabungan pengelolaan jaminan sosial ini, tidak hanya akan menghilangkan kebanggaan dari PNS, tetapi juga dapat menghilangkan unsur filosofis berupa penghargaan atas pengabdian. Hal ini akan berpotensi menggangu kinerja serta pengabdian para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan demi melayani masyarakat.

 

“Terlebih karena dana yang dikumpulkan untuk pegawai negeri sipil jumlahnya lebih sedikit daripada tenaga kerja swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak,” terang Kosasih. Baca Juga: Peralihan PT Taspen ke BPJS, Ini Tanggapan Pemerintah

 

Kosasih menekankan tidak ada program jaminan sosial dasar yang sesuai untuk diberikan pada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti diatur UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam sidang ini, Kosasih menjelaskan hingga saat ini belum ada bagian dari program PT Taspen yang dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan karena perbedaan program.

 

Menurutnya, kedudukan pejabat negara dan PNS memiliki karakteristik khusus sebagai abdi negara, yang pembayaran pensiunnya dibiayai oleh APBN. Dengan demikian, jaminan sosial bagi pejabat negara dan PNS tetap diselenggarakan oleh PT Taspen. Kosasih melihat Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS telah memberi keresahan tentang adanya pengalihan program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan   

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua