Selasa, 11 Pebruari 2020

Menyuap Gubernur untuk Dapatkan Izin, Pengusaha Dihukum

Pengacara: apa yang dilakukan Gubernur adalah untuk membahagiakan masyarakat Kepri.
Muhammad Yasin/ANT
Nurdin Basirun dan pengacaranya, Andi M. Asrun. Foto: RES

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Kok Meng. Pengusaha asal Kepulauan Riau ini juga dikenakan denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Perbuatan Kock Meng, menurut majelis hakim Pengadilan Tipikor, telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dituduhkan jaksa. Ia terbukti menyuap Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, sebesar Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura.

Sesuai rekuisitor penuntut umum, pemberian uang kepada Gubernur Kepri diduga terkait pemberian izin prinsip. "Mengadili satu, menyatakan terdakwa Kock Meng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu," ujar Ketua Majelis Hakim Iim Nurohim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (10/2) kemarin.

Vonis yang dijatuhkan majelis lebih rendah dibanding tuntutan jaksa karena sebelumnya jaksa penuntut meminta terdakwa dihukum 2 tahun penjara ditambah denda 100 juta rupiah.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta Kock Meng dituntut 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta. Perbuatan terdakwa dinilai majelis tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintah. Pertimbangan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum sebelumnya, berperilaku sopan, dan memiliki tanggungan keluarga.

Dalam pertimbangannya, majelis berpandangan Kock Meng terbukti bersalah, perbuatannya memenuhi anasir yang disebut dalam 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam perkara ini, Kock Meng bersama-sama dengan Abu Bakar dan Johanes Kodrat diduga memberi uang sejumlah Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura kepada Nurdin Basirun selaku Gubernur provinsi Kepulauan Riau. Tujuan penerimaan suap itu adalah agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Riau menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare, surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

Kock Meng menerima atas putusan vonis tersebut, sementara jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih pikir-pikir. "Oleh karena terdakwa menerima sedangkan penuntut umum masih pikir-pikir, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Iim.

(Baca juga: Gratifikasi Gubernur Kepri, dari Air Mineral Hingga Tas Pemprov DKI Jakarta).

Berkas perkara Nurdin Basirun sendiri sudah diajukan ke pengadilan. Pada Desember tahun lalu, penuntut umum KPK membacakan surat dakwaan yang pada intinya menyebutkan Gubernur Kepri non-aktif itu diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak senilai Rp4,22 miliar. Jaksa M. Asri Irwan memperkirakan penerimaan itu berlangsung selama periode 2016-2019.

Para pemberi, termasuk pengusaha Kock Meng, menyerahkan uang lewat anak buah Nurdin. Misalnya melalui Edy Sofyan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, dan Budi Hartono, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri. Nurdin tak pernah melaporkan pemberian dari banyak pihak itu ke KPK padahal itu menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Penasihat Hukum Nurdin Basirun, Andi M. Asrun, menjelaskan uang yang diterima kliennya justru dipergunakan untuk kegiatan amal dan hadiah lomba untuk anak-anak. “Apa yang dilakukan Pak Gubernur adalah semata-mata untuk membahagiakan masyarakat Kepri,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua