Kamis, 13 February 2020

Menguji Konstitusionalitas Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak

Karena proses pengangkatan ketua dan wakil pengadilan pajak masih melibatkan menteri keuangan termasuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Departemen Keuangan. Majelis meminta para pemohon memperjelas kedudukan hukum, kerugian konstitusional, dan pertentangannya dengan UUD Tahun 1945.
Aida Mardatillah
Redno Sri Rezeki, Triyono Martanto, Haposan Lumban Gaol, pemohon prinsipal saat sidang perdana pengujian UU Pengadilan Pajak di ruang sidang MK, Rabu (12/2). Foto: Humas MK

Tiga hakim pengadilan pajak, Triyono Martanto, Haposan Lumban Gaol, dan Redno Sri Rezeki mempersoalkan konstitusionalitas mekanisme/proses pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Intinya, mereka menganggap kedua pasal itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD Tahun 1945 terkait indepedensi kekuasaan kehakiman yang saat ini umumnya sudah satu atap di Mahkamah Agung (MA).     

 

“Norma a quo merugikan (para pemohon, red) karena pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak yang diusulkan Menteri (Keuangan, red) dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menimbulkan masalah,” ujar salah satu pemohon, Haposan Lumban Gaol di ruang sidang MK yang diketuai Hakim Konstitusi Suhartoyo, Rabu (12/2/2020). Suhartoyo didampingi Manahan MP Sitompul dan Enny Nurbaningsih.   

 

Selengkapnya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, ”Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sementara Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.”

 

Haposan menegaskan permohonan ini menyoal sistem pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, terutama dalam hal independensi, kemerdekaan, dan kewibawaan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak. Menurutnya, UU Pengadilan Pajak tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai mekanisme penentuan calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak sebelum dimintakan persetujuan Ketua MA dan diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Keuangan. 

 

Sejak ada pengadilan pajak pada 2002, mekanisme pengusulan calon ketua dan wakil ketua dilakukan secara berbeda. Misalnya, pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri keuangan. Pernah juga didasarkan atas usulan dari ketua periode sebelumnya menjelang masa pensiun.

 

“Dengan demikian, adanya inkonsistensi mekanisme pencalonan pimpinan pengadilan pajak tersebut tidak lepas dari tidak adanya pengaturan mekanisme pencalonan ketua dan wakil ketua,” ujar Haposan. Baca Juga: Persoalan Peradilan Pajak Layak Masuk RUU Omnibus Law Perpajakan

 

Para pemohon juga menyebutkan UU Pengadilan Pajak tidak menyertakan masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Diakui para Pemohon fungsi pemimpin dalam suatu organisasi modern tidak dapat dibantah. Karena hal tersebut sangat penting bagi kemajuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi publik, pengadilan pajak dipimpin oleh ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU a quo.

 

Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ini, menurutnya berpotensi membuat seseorang (pimpinan pengadilan pajak, red) otoriter, penyalahgunaan kekuasaan, tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, dan timbulnya kultus individu. Untuk itu, para pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar Mahkamah menyatakan norma pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 

 

Masukan majelis

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta para pemohon memperkuat kedudukan hukumnya. Pemohon juga diminta menyertakan norma umum yang menggambarkan alasan kerugian konstitusional atas berlakunya pasal a quo yang menunjukan pertentangannya dengan UUD 1945.

 

Manahan pun meminta agar uraian alasan permohonan terkait konflik kepentingan atau hal lainnya dapat dijelaskan dengan lebih baik, sehingga keadaan sebenarnya bisa terlihat permasalahan hakim pajak yang disebutkan dalam permohonan. “Ini perlu diuraikan keterkaitannya, sehingga Mahkamah dapat melihat pertentangan ataupun konflik yang terjadi atas berlakunya norma a quo,” terang Manahan. 

 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pun meminta para pemohon menjelaskan keterkaitan pasal a quo dengan permasalahan yang dialami terkait konstitusionalitas norma yang dianggap sangat merugikan. “Di sini perlu dijelaskan problematika yang runtut dan ada pertentangannya dengan konstitusi serta argumentasi adanya pertentangan norma dengan konstitusi itu apa saja, ini harus dijelaskan,” jelas Enny. 

 

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengamati keberadaan para pemohon yang merupakan hakim dengan mempertanyakan keberadaan pengadilan pajak dalam ketatanegaraan yang tidak diberi kedudukan yang jelas. Menurut Suhartoyo, hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan para pemohon untuk menguraikan kerugian potensial dan faktual yang dialami saat menjabat sebagai pimpinan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua