Kamis, 13 Pebruari 2020

Mempertanyakan Pasal UU Terdampak dalam Omnibus Law

Terpenting, harus dipastikan RUU Cipta Kerja tidak mengabaikan pasal-pasal dalam UUD 1945.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Pemerintah telah mengirimkan surat presiden, naskah akademik, dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja ke pimpinan DPR. RUU Cipta Kerja yang diarahkan meningkatkan kemudahan investasi demi pertumbuhan ekonomi ini memuat 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, dengan 79 UU terdampak.   

 

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan keberadaan RUU Cipta Kerja melalui metode omnibus law tetap harus dikritisi. Baginya, mengalihkan pembahasan dari penyusunan di pemerintah ke DPR mesti dilihat secara menyeluruh. “Pembahasan draf RUU Cipta Kerja tidak sesederhana yang dibayangkan,” kata Effendi Simbolon di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (13/2/2020).   

 

Dia menilai penyusunan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya banyak UU yang terdampak berimplikasi terjadi perubahan mendasar lantaran menggunakan metode omnibus law. Sebab, ribuan pasal dalam 79 UU terdampak telah dihapus, diubah, bahkan disisipi pasal tertentu. Termasuk, UU tertentu yang bersifat lex spesialis ikut terdampak.

 

Menjadi pertanyaan, bagaimana dampak menggugurkan (mengubah) sejumlah pasal yang menjadi “ruh” dari UU terdampak yang menjadi panduan di masing-masing sektor tertentu? “Saya mohon juga kepada pemerintah, mbok perlakukanlah negara dan bangsa ini, kita bersama, (dengan baik, red), tidak bisa analoginya itu, istilahnya seolah-olah pemerintah itu penguasa,” kata dia mengingatkan. Baca Juga: Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

 

Misalnya, dalam Bab II tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Berdasarkan draf RUU Cipta Kerja yang diperoleh hukumonline, terdapat puluhan pasal dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus. Seperti, Pasal 43, 44, 46, 48, 59, 64, 65, 89, 90, 91, 96, 97, 152, 154, 155, 158, 159. Kemudian Pasal 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 184.

 

Sedangkan pasal yang diubah redaksionalnya antara lain, Pasal 24, 45, 47, 49, 57, 58, 61, 62, 66, 77, 78, 79, 88, 92, 93, 94, 95, 98, 150, 151. Kemudian Pasal 153, 156, 157, 160, 185, 186, 187, 188, 190.

 

Lihat Isi Omnibus Law Selengkapnya:

 

Sementara pengamat hukum tata negara Margarito Kamis meminta DPR agar memastikan pengaturan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja tidak saling bertentangan. Terpenting, RUU Cipta Kerja tidak mengabaikan pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya yang menjamin hak-hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. “Hak warga negara mendapatkan pekerjaan ini harus dicermin dalam RUU Cipta Kerja secara detil,” katanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua