Rabu, 19 February 2020

Dua Delik Korupsi Ini Belum Pernah Digunakan Penegak Hukum

Korupsi sektor swasta mengkhawatirkan dan menduduki posisi kedua setelah ASN.
Aji Prasetyo
Diskusi di kantor ICW, Selasa (18/2). Foto: AJI

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum menurun drastis, dari angka 454 pada 2018 menjadi hanya 271 kasus pada 2019. Meskipun menurun, dua aktor yang masih berada dalam dua besar yaitu pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta.

Masih dalam catatan ICW, ASN menempati nomor satu yang sering melakukan korupsi sebanyak 213 orang, sementara swasta sebanyak 149 orang. Sayangnya, korupsi di sektor swasta dianggap masih belum diperhatikan aparat penegak hukum. "Ternyata delik, benturan kepentingan, perbuatan curang itu tidak dipakai, padahal sejak 2001 sudah ada deliknya. Menumpuknua jumlah aktor swasta, berarti harus ada perbaikan, ini terjadi sepanjang 3 tahun terakhir. Aktoe swasta masuk dua besar," kata peneliti ICW Tama S. Langkun, di kantornya. 

Oleh karena itu ICW mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. "Bukan malah UU KPK yang direvisi," pungkasnya.

Wana Alamsyah, peneliti ICW lainnya menyatakan perbuatan curang yang ada dalam Pasal 7 UU Pemberantasan Tipikor dan benturan kepentingan pada Pasal 12 huruf h UU Pemberantasan Tipikor berkaitan dengan sektor swasta. Hingga seharusnya aparat penegak hukum bisa mengenakan pasal tersebut kepada pelaku korupsi.

Pasal 7 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor memuat ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta: a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

(Baca juga: Trading in Influence, Teka Teki dalam Pemberantasan Korupsi).

Pasal 7 ayat (2) melanjutkan: Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketetuan Pasal 12 huruf h UU Pemberantasan Tipikor menyatakan ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’

"Untuk perbuatan curang kita tidak bisa melihat kalau ada indikasi, yang jelas jenis korupsi itu tidak digunakan atau tidak dibutuhkan kenapa masuk UU Pemberantasan Tipikor, padahal itu ada korupsi di sektor swasta," jelasnya.

Menurut Wana, selama ini penegak hukum hanya menangani perkara korupsi dengan 6 jenis. Pertama menyangkut kerugian negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi pencucian uang dan penggelapan jabatan. Penegak hukum tidak pernah menyentuh korupsi perbuatan curang serta benturan kepentingan. Ia memberikan contoh bangunan roboh. “Kita tidak tahu apa kasus tersebut kena pasal tipikor atau tidak. Ada bangunan roboh, harusnya penegak hukum menyelidiki ada downgrade bahan bangunan atau tidak, kalau ada itu bisa dikenakan Pasal 7 (UU Pemberantasan Tipikor)," tuturnya.

Fokus pencegahan

Menurunnya penindakan korupsi yang dilakukan penegak hukum menurut Tama tak lain karena pemerintah fokus pada pencegahan. Menurutnya upaya pencegahan kini seolah menjadi prioritas Pemerintah sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa ukuran kinerja pemberantasan korupsi tidak boleh diukur lewat jumlah kasus yang ditangani.

Dalam paparan ICW, terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun. Jumlah tersebut adalah kasus yang ditangani oleh tiga penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian pada 1 Januari hingga 31 Desember 2019.

KPK tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. Data ICW menunjukkan, kasus korupsi bermodus suap masih dominan dengan junlah kasus sebanyak 51 kasus dan total nilai suap mencapai Rp 169,5 miliar dan nilai pencucian uang mencapai Rp 46 miliar.

Selain suap, modus korupsi yang ditemukan ICW adalah mark up sebanyak 41 kasus, penyalahgunaan anggaran 39 kasus, penggelapan 35 kasus, penyalahgunaan wewenang 30 kasus, proyek fiktif 22 kasus, laporan fiktif 22 kasus, pungutan liar 11 kasus, gratifikasi 7 kasus, pemerasan 7 kasus, pemotongan 5 kasus, dan mark-down 1 kasus. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua