Jumat, 28 Pebruari 2020

Ada Kontribusi MA dalam Pertumbuhan Ekonomi

Melalui beberapa kebijakan MA, diantaranya penerapan mekanisme gugatan sederhana di pengadilan; mendorong proses mediasi di pengadilan; penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan.
Aida Mardatillah
Ketua MA M. Hatta Ali saat Penyampaian Laporan Tahunan MA Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (26/2). Foto: RES

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali telah menyampaikan Laporan Tahunan (Laptah) MA Tahun 2019 dengan tema “E-Litigasi sebagai Wujud Modernisasi Peradilan”. Dalam laporannya, Ketua MA memaparkan program kerja dan kebijakan MA tahun 2019 terkait percepatan penanganan perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-court dan e-litigasi.   

 

Salah satu hal yang dipaparkan mengenai produktivitas memutus perkara. Tahun 2019, MA mencatatkan rekor baru dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 20.058 perkara atau sebesar 98,93 persen. Jumlah ini terbanyak sepanjang sejarah MA. Jumlah sisa tunggakan perkara di MA juga terus menurun dari puluhan ribu menjadi 217 perkara pada tahun 2019. Ini jumlah sisa perkara terendah dalam sejarah MA,” kata Hatta Ali dalam Penyampaian Laptah MA Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (26/2/2020) kemarin 

 

Tak hanya itu, Hatta menuturkan MA telah mengambil peran dalam mengurangi berbagai hambatan dari prosedur hukum terkait kemudahan berusaha demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Kontribusi MA juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” kata Hatta Ali. Baca Juga: Ketua MA: Sisa Perkara 2019 Terendah Sepanjang Sejarah

 

Hatta mengatakan MA melalui beberapa kebijakannya berupaya mendorong kemudahan berupaya demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya, melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana di pengadilan; mendorong proses mediasi di pengadilan; penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan.  

 

Dia menjelaskan mekanisme gugatan sederhana sudah diterapkan sejak tahun 2015 ini menunjukkan tren peningkatan manfaat dalam perkara perdata dan ekonomi Syariah. Ia menyebut pada tahun 2019, jumlah perkara gugatan sederhana mencapai 8.460 perkara atau meningkat 33,65 persen dari tahun 2018 yang hanya 6.469 perkara.

 

Untuk merespon tren ini, kata Hatta, MA menaikkan nilai objek gugatan material dari Rp.200.000.000 menjadi Rp.500.000.000 sebagaimana tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2019 yang mengubah Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

 

Lebih lanjut, Hatta mengatakan mediasi sebagai forum yang ramah bagi para pengusaha, juga terus didorong dalam penyelesaian sengketa perdata dan perdata agama. Hatta menyebut pada tahun 2019, terdapat 86.827 perkara yang dibawa ke meja mediasi atau meningkat dari tahun 2018 sebanyak 86.814 perkara.

 

Selain itu, upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui lembaga diversi sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024, mendapatkan perhatian MA. Sebab, pada tahun 2019 terdapat 1.055 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme diversi dan 264 perkara berhasil mencapai kesepakatan pada proses diversi tersebut.

 

Program prioritas nasional lain, kata Hatta, MA berhasil selesaikan penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tahun 2019, jumlah keseluruhan perkara yang diterima sebanyak 72 perkara dan telah diputus sebanyak 68 perkara.

 

Peran hukum dalam ekonomi, lanjutnya, juga terlihat pada kontribusi keuangan negara melalui PNBP dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meningkat dari 40,3 miliar pada tahun 2018 menjadi lebih dari 66 miliar pada tahun 2019.

 

Itu sama halnya, dari hasil eksekusi penjatuhan pidana denda dan pidana uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang dan perkara-perkara tindak pidana lainnya, MA berhasil menyetor dengan jumlah total lebih dari 44 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun 2018 dengan total 38,9 triliun.

 

“Semua perkara yang berperan bagi pertumbuhan ekonomi bagian dari 6.689.756 perkara yang di putus pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebagai dharmabhakti lembaga peradilan kepada ibu pertiwi.”

 

Peran MA dalam pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari dukungan program modernisasi MA melalui e-court dan e-litigation serta program lainnya. “Kebijakan ini juga kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia, dan mendapatkan sambutan antusias dari para pencari keadilan,” kata Hatta.

 

Pada tahun 2019, lanjutnya, e-cout telah digunakan untuk menangani 47.244 perkara terkait sengketa perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Kebijakan e-litigation telah berjalan dengan baik. Salah satunya ditandai dengan tingginya partisipasi pengguna lain (non-advokat) yang tercatat 22.641 pengguna, terdiri atas 21.431 pengguna perorangan, 172 pengguna Lembaga Pemerintahan, 972 pengguna badan hukum, dan 111 Pengguna dalam kapasitas sebagai kuasa insidentil.

 

“E-court dan E-litigation juga telah diadaptasi pada kebijakan-kebijakan terkait hukum acara diantaranya Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua