Selasa, 03 March 2020

Program JKN Tak Jamin Pembiayaan Layanan Kesehatan Virus Corona

Karena JKN tidak menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa atau wabah.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Pemerintah telah mengumumkan ada warga negara Indonesia yang diindikasikan tertular virus Covid 19 atau dikenal dengan virus Corona. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi dampak virus Corona. Salah satunya menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya.

 

Beleid tertanggal 4 Februari 2020 itu intinya mengatur pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan upaya penanggulangan sekaligus penyiapan fasilitasi pelayanan kesehatan. Segala bentuk pembiayaan dalam upaya penanggulangan virus corona itu dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan program JKN tidak menjamin pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Hal ini sesuai mandat Pasal 52 ayat (1) poin (o) Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam hal ini, virus Corona dapat menimbulkan wabah.

 

“Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Tentu di luar penyakit atau pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspek Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal Ketika dikonfirmasi, Selasa (3/3/2020). Baca Juga: Akibat Virus Corona, Debitur Bisa Dapat Relaksasi Kredit

 

Iqbal menyebut BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitasi kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan dalam Kepmenkes tersebut. Iqbal berharap fasilitasi kesehatan khususnya tingkat pertama (FKTP) untuk memberi perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukan gejala terindikasi penyakit akibat virus Covid-19. Selain itu, FKTP perlu aktif memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, memberi edukasi terkait pola hidup bersih dan sehat.

 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menjelaskan sebagai langkah preventif, orang yang sakit harus menggunakan masker. Untuk yang sehat tidak perlu memakai masker, dan menjauhi orang yang sakit. Jika ada gejala awal, Terawan mengimbau masyarakat untuk segera menyambangi fasilitas kesehatan terdekat misalnya ada gejala batuk, sesak nafas dan demam.

 

”Dan harus diingat, ini penyakit yang self-limited disease. Penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sama dengan virus yang lain. Dan juga angka kematiannya juga 2 persen, ataupun di bawahnya,” kata Terawan sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, Senin (2/3/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua