Senin, 09 March 2020

Cerita di Balik Perumusan Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Omnibus law tidak demokratis dalam segi politik karena proses pembentukannya yang tidak berimbang, hanya menggunakan sudut pandang tertentu.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Pemerintah telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPR. Salah satu hal menarik yang menjadi catatan adalah terkait substansi pasal 170 RUU Cipta Kerja yang dipandang kebanyakan kalangan merupakan cara pemerintah mengambil kewenangan DPR dalam pembuatan Undang-Undang.

 

Pasal 170 RUU Cipta Kerja menyatakan "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”. 

 

Menurut anggota tim ahli perumus omnibus law, Ahmad Redi, rumusan pasal 170 yang sempat ramai dibicarakan publik sama sekali tidak terdapat unsur salah ketik di dalamnya. Bahkan Redi menyebutkan bahwa ketika merumuskan pasal 170 RUU Cipta Kerja, pihaknya melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran.

 

“Dalam perumusannya, pasal tersebut dibuat dengan sadar sehingga tidak ada unsur salah ketik,” ujar Redi dalam sebuah diskusi tentang Rambu-Rambu Konstitusi dalam Wacana Omnibus Law, Kamis (5/3), di Jakarta.

 

Hal ini disampaikan Redi menjawab sejumlah klarifikasi yang datang dari pihak pemerintah tentang adanya kemungkinan kesalahan ketik ketika merumuskan bunyi pasal 170. Menurut Redi, saat itu anggota tim perumus berfikir tentang bagaimana memberikan kewenangan lebih kepada presiden mewujudkan kelancaran iklim berusaha dan investasi di Indonesia. 

 

“Kita (tim perumus berikir) butuh Presiden (bisa) melakukan akrobasi kebijakan untuk peningkatan investasi,” terang Redi.

 

Menurut Redi, karena alasan tersebut kemudian Pasal 170 dirumuskan. Ia menggambarkan bagaimana perdebatan seru yang terjadi pada saat perumusan pasal ini. Redi mengakui, dirinya termasuk orang yang tidak menyepakati rumusan pasal tersebut. Karena menurut Redi, ketentuan yang mengatur Peraturan Presiden dapat mengubah UU tidaklah dimungkinkan. “PP haram hukumnya mengotak-atik atau mengubah Undang-Undang,” ungkap Redi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua