Kamis, 19 Maret 2020

Peradi Tetap Gelar Munas, Tapi….

Tergantung hasil audiensi atau pertemuan antara DPN Peradi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dijadwalkan hari ini.
Aida Mardatillah/ANT
Sekjen DPN PERADI Thomas Tampubolon. Foto: Istimewa

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendorong sejumlah universitas, perkantoran, termasuk dalam lingkup organisasi profesi mengalihkan kegiatannya melalui sistem online. Sejumlah acara pun, seperti seminar, diskusi, rakernas, termasuk munas dalam waktu dekat bakal diundur pelaksanaannya. Seperti, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indponesia (PP INI).

 

Melalui Surat Nomor: 65/33-III/2020 perihal Imbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 17 November 2020 yang ditandatangani Ketua Umum INI Yualita Widyadhari, INI mewajibkan seluruh Kantor Notaris melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterbitkan dan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah.

 

Salah satu arahan yang disampaikan, pengurus INI seluruh Indonesia diminta agar sementara waktu membatasi atau mengurangi atau menunda kegiatan yang berbentuk seminar, diskusi hukum, FGD, atau kegiatan lain sejenis dan sifatnya mengumpulkan banyak anggota atau orang (kerumunan).  

 

Tapi, tidak demikian dengan perhelatan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas III Peradi). Belum lama ini, Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menyatakan tetap akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 29-31 Maret 2020 di Surabaya sesuai protokol kesehatan dari Pemerintah.

 

Bahkan, hingga rapat DPN Peradi yang digelar pada Rabu (18/3/2020) kemarin, Panitia tetap memutuskan akan menggelar Munas III Peradi sesuai jadwal, meskipun ada empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi yang meminta penundaan lantaran khawatir penyebaran Covid-19. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan, Otto Hasibuan, Thomas Tampubolon, dan Panitia Munas.           

 

Sekretaris Jenderal DPN Peradi Thomas E Tampubolon mengatakan berdasarkan rapat bersama Panitia Munas III Peradi pada Rabu tanggal 18 Maret 2020, pihaknya tetap bersepakat bahwa Munas tetap dilaksanakan sesuai rencana awal yang akan dilaksanakan pada 29-31 Maret 2020.

 

“Namun, kita masih akan melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) dulu besok untuk mengetahui keadaan disana, apakah diizinkan untuk melakukan agenda besar, seperti Munas III Peradi?” kata Thomas kepada Hukumonline, Rabu (18/3/2020) malam. Baca Juga: Tiga DPC Minta Ditunda, Ini Tanggapan DPN Peradi

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua