Sabtu, 28 March 2020

Pemungutan Suara Pilkada Potensial Ditunda, Presiden Perlu Siapkan Perppu

Perppu ini penting bagi KPU untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam menerbitkan keputusan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Gedung KPU. Foto: RES

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai perlu disiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melakukan penundaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal ini menyusul situasi penyebaran pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan sejumlah negara di dunia sejak beberapa pekan terakhir.

 

Menurut Abhan, tanggal pemungutan suara Pilkada 2020 seyogyanya jatuh pada 23 September 2020, merupakan amanah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Jika hari pemungutan suara Pilkada 2020 harus ditunda, maka pemerintah perlu menerbitkan Perppu.

 

“Kalau penundaan Pilkada hari pemungutan suara melampaui bulan september 2020, maka harus dipersiapkan Perppu,” ujar Abhan kepada wartawan, Jumat (27/3/2020) kemarin. Baca Juga: Dampak Covid-19, KPU Tunda Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020

 

Namun Abhan menyebutkan hingga saat ini belum bisa dipastikan perlu tidaknya pemerintah menerbitkan Perppu. Hal ini mengingat penyebaran wabah Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir. Karena itu, Bawaslu dan penyelenggara Pemilu masih terus mengikuti perkembangan. 

 

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk menunda beberapa tahapan Pilkada 2020 yang sebelumnya sempat berjalan. Seperti, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan dan penelitian (coklit), dan pemutakhiran data pemilih.

 

Menurut Abhan, penundaan beberapa tahapan itu jika berdampak pada penundaan tahapan pemungutan suara, Presiden perlu menebitkan Perppu. Untuk itu, Bawaslu setiap saat terus melakukan koordinasi dengan KPU tentang tahapan Pilkada yang terus terganggu akibat Covid-19. “Seandainya KPU menunda tahapan sekarang sampai Mei atau Juni, maka harus dilihat kembali apakah sisa waktu cukup menyelesaikan tahapan?”

 

Bawaslu sendiri pada Selasa (24/3) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 025UK.BAWASLUIPM.0.00.0013/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua