Rabu, 01 April 2020

MK Pertimbangkan Gelar Sidang Secara Daring

Secara teknis, MK dinilai siap melaksanakan sidang secara online, tapi bagaimana dengan kesiapan para Pemohon?
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mempertimbangkan menggelar sidang secara daring (online) khusus untuk perkara-perkara penting yang tidak mengharuskan Pemohon hadir dalam ruang persidangan untuk mencegah penularan wabah Covid-19. Saat ini, MK sedang mempelajari bagaimana teknis pelaksanaan sidang pengujian undang-undang (PUU) secara online sesuai hukum acara.     

 

“Saat ini MK sedang mempelajari bagaimana sistem melaksanakan sidang PUU melalui online,” ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK Fajar Laksono Suroso saat dihubungi Hukumonline, Selasa (31/3/2020).  

 

Fajar mengatakan MK sedang mendiskusikan mekanisme yang paling memungkinkan untuk menggelar sidang secara daring agar tetap sesuai hukum. Misalnya, mengenai sembilan hakim konstitusi apakah harus tetap sidang di Gedung MK atau dari rumahnya masing-masing.

 

“Jika dilakukan secara online bisa saja, fasilitas MK sebenarnya sudah memungkinkan. Hanya saja saat ini kita sedang mendiskusikan mekanismenya,” kata Fajar. Baca Juga: Sidang Ditangguhkan, MK Ikut Terapkan Work From Home

 

Selain mengkaji mekanismenya, MK juga tengah menyiapkan instrumen regulasinya, perangkat IT yang diperlukan, sumber daya lain yang dibutuhkan. Termasuk kesiapan majelis hakim jika harus hadir dalam ruang sidang, tetapi tetap menjaga jarak (physical distancing) atau di rumah masing-masing dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk sidang jarak jauh.

 

“Semua sedang disiapkan agar memenuhi hukum acara dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Kemungkinan sidang online akan digelar, seperti sidang pengucapan putusan,” lanjutnya.  

 

Dia menambahkan pihaknya belum menjadwalkan sidang kembali seiring perpanganan masa Work From Home (WFH). Hal sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait perpanjangan masa kerja dari rumah bagi ASN/PNS hingga 21 April 2020.   

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua