Senin, 13 April 2020

Usulan Konsultan Ketenagakerjaan Cegah PHK Massal Dampak Covid-19

Antara lain menerbitkan Perppu terkait aturan ketenagakerjaan sebagai payung hukum, misalnya untuk pekerjaan paruh waktu, fleksibilitas ketentuan PKWT dan perluasan outsourcing.
Ady Thea DA
Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Ike Farida. Foto: RES

Penyebaran wabah Covid-19 yang semakin meluas berdampak pada banyak sektor, salah satunya sektor ketenagakerjaan. Meluasnya virus corona hampir di seluruh wilayah Indonesia sangat mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan keuangan perusahaan. Sebagian pengusaha mengalami kesulitan keuangan yang mendorong perusahaan mengurangi upah, merumahkan pekerjanya, hingga melakukan PHK.   

 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah terakhir mengatasi dampak Covid-19. “Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi (terbaik, red) untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2020) lalu.

 

Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Ike Farida melihat pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait Covid-19 antara lain SE Menaker No.m/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19; Peraturan Presiden No.49 Tahun 202; Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020; SE Menperin No.4 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Jakarta No.380 Tahun 2020; dan Peraturan Gubernur Jakarta No.33 Tahun 2020.

 

Tapi dari berbagai peraturan itu, Ike menilai belum ada yang memberi solusi konkret terhadap nasib pekerja dan pengusaha untuk menghindari PHK. Tanpa maksud mengkritik pemerintah atas lengah dan lambatnya penanganan serta antisipasi pandemi Covid-19, pihaknya mendesak pemerintah untuk tidak melakukan hal yang sama dalam masalah ketenagakerjaan.

 

“Pemerintah jangan lambat dan lengah lagi dalam menangani masalah ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya ‘tsunami’ PHK (PHK massal, red) yang sudah di depan mata,” kata Ike ketika dikonfirmasi, Senin (13/4/2020). Baca Juga: Menaker PHK Langkag Terakhir Hadapi Dampak Covid-19

 

Melansir analisa USA Today, Ike mengatakan kuartal kedua tahun ini tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS) mencapai 32,1 persen karena 47 juta pekerjanya akan kehilangan pekerjaan. Dalam waktu 3 pekan, lebih dari 16,7 juta pekerja AS kehilangan pekerjaan dan diperkirakan jumlahnya akan bertambah.

 

“Ini terjadi karena pandemi Covid-19 di AS telah memakan korban jiwa sekitar 20 ribuan orang dengan 500.000-an kasus. Korban paling banyak di AS dari kalangan kulit hitam yang tingkat ekonominya tergolong rendah,” bebernya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua