Kamis, 21 May 2020

Perppu Covid-19 Jadi UU, Pemohon Ajukan Permohonan Baru

Karena permohonan pengujian Perppu Penanganan Covid-19 ini sudah kehilangan objek.
Agus Sahbani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah mengakui telah mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Presiden dalam sidang pengujian Perppu No. 1 Tahun 2020 di ruang sidang MK, Rabu (20/5/2020) seperti dikutip laman resmi MK.

Sri Mulyani menegaskan DPR telah memberi persetujuan untuk menetapkan RUU tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU. Setelah persetujuan DPR itu, Pemerintah juga telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 pada Selasa, 12 Mei 2020.

“Hal tersebut tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516. Selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2020,” ujar Sri Mulyani. Keterangan pemerintah ini menanggapi dua permohonan. Pertama, Perkara No. 23/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh M. Sirajuddin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, dan 21 pemohon lain dari berbagai latar belakang profesi. Kedua, Perkara No. 24/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Bintang Solo Indonesia 1997, dan 3 lembaga serta perkumpulan lain. (Baca Juga: Begini Nasib Gugatan Perppu Covid-19 Setelah Disetujui DPR)

Salah satu kuasa hukum pemohon M. Sirajuddin Syamsuddin Dkk, Zainal Arifin Hoesein mengatakan menerima prinsip pernyataan Pemerintah dengan konsekuensi kehilangan objek permohonan perkara. Namun, dengan menggunakan logika hukum yang lurus, Zainal melihat telah terjadi suatu hal luar biasa dalam kecepatan pengesahan UU ini. Dia menilai telah terjadi pencampuran logika politik dalam agenda sidang ini. “Jadi, hukum sudah tercampur dengan logika politik dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum,” ujar Zainal.

Kuasa hukum lain, Ahmad Yani mengatakan mengingat objek perkara telah menjadi menjadi UU, pihaknya akan mengajukan permohonan baru dengan berbagai persiapan argumentasi yang jelas dan tegas guna memperkuat dalil permohonan. Yani menilai Perppu a quo sejatinya belum waktunya untuk forum DPR untuk memberi persetujuan atau penolakan.

“Keputusan politik sudah diambil oleh DPR. Ya, nanti mungkin menjadi objek ‘gugatan’ kami yang akan datang baik formal prosedural maupun secara substansial terhadap Perppu ini sendiri yang telah menjadi undang-undang,” kata Yani.

Sementara kuasa hukum MAKI Dkk, Kurniawan Adi Nugroho mengatakan pernyataan Pemerintah yang mengaku sudah mengesahkan Perppu menjadi UU No. 2 Tahun 2020, pihaknya meminta Pemerintah menyerahkan bukti surat Presiden kepada DPR, termasuk juga dokumentasi surat menyurat di lingkungan Pemerintah dalam hal pengundangan Perppu ini menjadi UU.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua