Kamis, 11 June 2020

Akhiri Polemik Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Ketentuan Ini Perlu Dicabut

Pasal 43 I ayat (3) UU No.5 Tahun 2018 perlu dicabut. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme harus mengacu pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ady Thea DA
Ilustrasi TNI: HGW

Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme masih terus menjadi polemik di masyarakat. Hal ini sehubungan sikap pemerintah yang telah menyampaikan draft Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada DPR untuk meminta pertimbangan. Perpres ini amanat Pasal 43 I ayat (3) UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur pelaksanaan mengatasi aksi terorisme diatur melalui Perpres.

Kepala BAIS TNI periode 2011-2013 Laksda (Purn) Soleman Ponto menilai polemik ini akan terus terjadi selama Pasal 43 I ayat (3) UU No.5 Tahun 2018 ini belum dicabut. Dia mengatakan sejak awal sudah memberi masukan kepada pemerintah dan DPR agar ketentuan ini tidak dimasukan dalam UU No.5 Tahun 2018. Dia menyarankan lebih baik aturan tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme mengacu Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yakni pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Soleman berpendapat Pasal 43 I UU No.5 Tahun 2018 dan Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 sama-sama mengatur tentang operasi militer selain perang, tapi kebijakan yang diterbitkan berbeda. UU No.5 Tahun 2018 mengamanatkan pelaksanaan operasi militer selain perang dalam rangka mengatasi terorisme hanya menggunakan Perpres, tapi Pasal 7 ayat (3) UU No.34 Tahun 2004 memandatkan adanya kebijakan dan keputusan politik negara.

Menurutnya, jika pemerintah menerbitkan Perpres sebagaimana amanat Pasal 43 I UU No.5 Tahun 2018 tidak sejalan dengan konsep sistem peradilan pidana dalam menangani terorisme. Tapi, Perpres itu harus dibuat karena mandat UU No.5 Tahun 2018. “Polemik ini akan berakhir jika pasal 43 I ayat (3) dicabut, kembalikan saja OMSP pada Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004,” kata Solemen Ponto dalam diskusi secara daring, Selasa (9/6/2020). (Baca Juga: Alasan Masyarakat Sipil Menolak Pelibatan TNI Tangani Terorisme)

Ketua PSKP UGM Najib Azca berpendapat polemik ini terkait ekonomi politik reformasi sektor keamanan yang bergulir sejak reformasi. Seperti diketahui pada masa Orde Baru kekuatan TNI sangat mendominasi, terutama TNI Angkatan Darat. Bahkan ada satuan khusus yang menangani terorisme. Tapi sejak reformasi dilakukan pembenahan di sektor pertahanan dan keamanan. Salah satunya mencabut dwi fungsi ABRI (TNI). Alhasil, dekarang penanganan terorisme beralih pada sistem peradilan pidana.

Najib menilai kasus terorisme di Indonesia saat ini masih berskalanya kecil dan penanganannya relatif berhasil. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TNI sempat dijanjikan untuk memiliki peran dalam menangani terorisme. Sejak itu dorongan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme semakin kuat. Ditambah lagi terjadi peristiwa kasus bom Thamrin dan Surabaya, dimana peristiwa ini makin mendorong pemerintah melakukan revisi UU Terorisme.

“Dalam pembahasan RUU terjadi perdebatan panjang mengenai pelibatan TNI menangani terorisme. Alhasil, perdebatan itu sekarang berlanjut di Perpres,” beber Najib.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua