Jumat, 19 June 2020

Pemerintah Diminta Terus Benahi Tata Kelola Program JKN

Program JKN ini harus terus berjalan karena terbukti sangat membantu masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa perlu takut memikirkan biaya.
Ady Thea DA
Kantor pelayanan BPJS Kesehatan. Foto: RZK

Pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski telah berjalan sejak 1 Januari 2014, pelaksanaan program JKN masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Sebagai upaya mendukung dan menjaga keberlanjutan program JKN, KPK telah menerbitkan rekomendasi kepada pihak terkait.

Lewat surat bernomor B/1625/LIT.05/01-15/03/2020 Ketua KPK Firli Bahuri melayangkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 30 Maret 2020 itu. KPK merekomendasikan enam beberapa alternatif solusi yang diyakini dapat menutupi defisit BPJS Kesebeban yang mencapai Rp12,2 triliun pada 2018 tanpa harus menaikkan iuran.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK sudah mengawal pelaksanaan JKN sejak 2014. Ada sejumlah rekomendasi yang sudah terkompilasi sejak 2014 sampai saat ini. Rekomendasi itu secara bertahap sudah berjalan dan sekarang diperlukan akselerasi.  

“Rekomendasi KPK ini 90 persen ditujukan untuk Kementerian Kesehatan karena ini terkait kewenangan untuk menerbitkan kebijakan. Kami sudah mengingatkan rekomendasi ini kepada Menteri Kesehatan, Terawan,” kata Pahala Nainggolan dalam diskusi secara daring, Kamis (18/6/2020). (Baca Juga: Tiga Kementerian Diingatkan Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Soal Defisit BPJS Kesehatan)        

Menteri Kesehatan periode 2014-2019 Nila Moeloek mengatakan JKN sudah berpotensi mengalami defisit sejak beroperasi 1 Januari 2014. Kendati menghadapi banyak tantangan, tapi program JKN terbukti sangat membantu masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa perlu takut memikirkan biaya.

“Kita mengetahui selama ini, apalagi sebelum JKN hadir bagaimana orang yang tidak punya asuransi dan tidak mampu ketika ingin mengakses layanan kesehatan,” ujarnya.

Nila menegaskan program JKN ini harus terus berjalan dan butuh dukungan banyak pihak. Menurutnya, pemerintah harus terus membenahi tata kelola program JKN termasuk melaksanakan rekomendasi KPK. Antara lain, menyesuaikan kelas RS sebagaimana harusnya, misalnya kelas D tidak perlu memiliki fasilitas seperti CT scan, RS tipe A harus memiliki dokter subspesialis dan lainnya. “Berbagai hal tersebut memang belum selesai dibenahi,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua