Rabu, 01 July 2020

Ketika Kejaksaan dan Kemenkumham Beda Informasi Keberadaan Joko Tjandra

Ada kelemahan data intelijen Kejaksaan Agung terkait keberadaan Joko Tjandra.
Rofiq Hidayat
Kejaksaan Agung. Foto: Hol/Sgp

Beredar kabar buron terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra masuk dan beradan di Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak aparat berwenang. Hal itu menyusul informasi dari Kejaksaan Agung bahwa terpidana buron kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali itu telah berada di Tanah Air selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Namun, informasi ini langsung dibantah pihak Kemenkumham.

“Dari mana datanya bahwa dia (Joko Tjandra) 3 bulan di sini, tidak ada datanya kok,” ujar Menkumham Yasonna H Laoly di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (30/6/2020) kemarin.

Yasonna mengatakan masuk dan keluarnya orang ke Indonesia dari negara luar harus melalui keimigrasian yang notabene berada di bawah Kemenkumham. Yasonna membantah tudingan masuknya Joko Tjandra tanpa terdeteksi Keimigrasian. Sebab faktanya, kata Yasonna, tak ada jejak Joko masuk ke Indonesia berdasarkan data keimigrasian.

Dia mengaku heran bila Joko Tjandra masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Namun yang pasti, Yasonna menegaskan tak ada data sedikitpun masuknya Joko Tjandra ke Indonesia. Apalagi dalam kurun waktu tiga bulan ini. “Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Keimigrasian membeberkan data kronologi status Joko Tjandra yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang membeberkan 6 poin kronologi status DPO Joko Tjandra masuk DPO.

Pertama, permintaan pencegahan atas nama Joko Soegiarto Tjandra oleh KPK pada 24 April 2008. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Kedua, red notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada 10 Juli 2009. Ketiga, pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung berlaku selama 6 bulan.

Keempat, permintaan DPO dari Sektetaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Soegiarto    Tjandra alias Joe Chan yang berstatus warga negara Papua Nugini sejak 12 Februari 2015. Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB  Interpol dan Kementerian Luar Negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua