Kamis, 02 Juli 2020

Perppu Penanganan Covid Jadi UU, Uji Materi Kembali Dilayangkan

Uji materi ini kembali dilayangkan koalisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sebelumnya koalisi melakukan uji materi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) melayangkan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan StabiIlitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Uji materi ini kembali dilayangkan koalisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sebelumnya koalisi melakukan uji materi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020 beberapa waktu lalu. “Gugatan JR (judicial review) UU No. 2/2020 ini konsisten dengan sikap KMPK yang juga telah menggugat Perppu No. 1/2020 kepada MK pada 13 April 2020,” ujar Ketua Komite Pengarah KMPK, M. Din Samsyuddin dalam keterangannya pada hukumonline, Selasa (2/7).

Din mengatakan sehubungan dengan sikap DPR yang menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Pemerintah yang menandatangani Perppu tersebut menjadi Undang-Undang, maka KMPK menegaskan sikap penolakan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020. 

Penolakan ini terutama terkait dengan permasalahan relevansi penerbitan Perppu dan penetapannya menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 jika mengacu UUD 1945. Kemudian soal wewenang hak budget DPR yang tereliminasi pada pasal 2. 

Selain itu KMPK juga menilai ada potensi terjadinya penyelewengan, moral hazard dan korupsi pada Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020, potensi terulangnya kejahatan seperti terjadi pada BLBI pada Pasal 28, serta potensi timbulnya otoriterianisme pada Pasal 28.

Sementara, Ketua Komite Penggerak KMPK, Merwan Batubara, mengatakan alasan-alasan utama KMPK menolak UU No. 2 Tahun 2020 yang isinya persis sama dengan ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2020 adalah pertama, melanggar sejumlah pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 23E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1):

Kedua, berpotensi praktik KKN, kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan dampak Covid-19 terhadap sistem perekonomian nasional. Padahal untuk maksud tersebut, telah tersedia mekanisme yang baku sesuai Pasal 27 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara melalui penetapan UU APBN Perubahan. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua