Senin, 06 July 2020

Catatan Buruh atas Kebijakan Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19

Mulai mengoptimlkan insentif pajak, stimulus ekonomi, bantuan sosial bagi pekerja, melanjutkan program kartu prakerja, mengoptimalkan anggaran Ditjen Binalattas, relaksasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga mengoptimalkan peran pengawas ketenagakerjaan.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian organisasi perburuhan internasional (ILO). Dalam pertemuan ILO kawasan Asia Pasifik yang digelar secara daring Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memaparkan 7 kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya yang berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan dan keberlangsungan dunia usaha di Tanah Air.

Pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar U$D 46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi pelaku usaha U$D 17,2 miliar. "Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha, sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Ida dalam keterangannya, Kamis (2/7). (Baca Juga: Menaker Minta Pengawas Pastikan Tempat Kerja Aman bagi Pekerja)

Kedua, pemerintah menyediakan insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman (kredit), dan bakal terbit relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial untuk pekerja sektor informal. Ida menyebut pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang masuk kategori miskin dan rentan.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu prakerja bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Insentif pelatihan ini targetnya diberikan untuk 3,5-5,6 juta penerima manfaat. Sampai saat ini sedikitnya 680 ribu orang telah menerima insentif ini.

"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam waktu dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," kata Ida.

Kelima, pemerintah menambah program perluasan kesempatan kerja, seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan. Perluasan kesempatan kerja ini untuk penyerapan tenaga kerja. Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia baik yang kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri.

Ketujuh, pemerintah menyediakan panduan bagi perusahaan dan buruh. Panduan ini terkait perlindungan buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja dalam kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19. Selain itu, pekerja yang terkena Covid-19 wajib dijamin dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi COVID-19; dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua