Rabu, 08 Juli 2020

Pemerintah: Mekanisme Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak Konstitusional

Bagi pemerintah kemerdekaan hakim pajak dalam memutus perkara tetap terjamin sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, sehingga, tidak terpengaruh oleh pihak yang mengusulkan ketua dan wakil pengadilan pajak itu.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Pemerintah menganggap aturan pencalonan pimpinan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah sesuai dengan UUD Tahun 1945. Pandangan ini disampaikan Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan dalam sidang lanjutan pengujian UU Pengadilan Pajak yang dipersoalkan beberapa hakim pajak.   

Ia menegaskankan secara khusus pengaturan pembinaan administrasi umum dan keuangan telah sejalan dengan UUD 1945, khususnya pengaturan sengketa perpajakan. Hal tersebut dikarenakan fungsi dan peruntukan pajak ditujukan untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat.

“Sengketa pajak tidak dapat disamakan dengan sengketa pada umumnya. Keputusan sengketa pajak sangat jelas dan bersifat mengikat dan terakhir,” kata Tio Serepina Siahaan di ruang sidang MK, Selasa (7/7/2020). (Baca Juga: Menguji Konstitusionalitas Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak)    

Selengkapnya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, ”Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sementara Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.”

Tio melanjutkan adanya kekhususan tersebut, maka Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Namun, calon terpilih tetap harus disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Menurutnya, kemerdekaan hakim pajak dalam memutus perkara tetap terjamin sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, sehingga, tidak terpengaruh oleh pihak yang mengusulkan ketua dan wakil pengadilan pajak itu. “Sejatinya kemerdekaan hakim memutus sengketa pajak telah dijamin Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak,” tegasnya.

Dengan begitu, kata dia, pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan selama ini sudah sesuai konstitusi. Sementara terkait permohonan pemohon, Pemerintah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga MK seharusnya tidak menerima permohonan ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua