Jumat, 10 July 2020

RCTI dan INews Perbaiki Uji Aturan Penyiaran Lewat Internet

Pemohon menambahkan pasal UUD 1945, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan MK, dan kedudukan hukum.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang diajukan oleh RCTI dan INews. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon menambahkan pasal UUD 1945, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan MK.

“Perbaikan ini sesuai saran Majelis Hakim pada sidang pendahuluan,” kata Kuasa Hukum Pemohon M. Imam Nasef dalam sidang perbaikan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Arief Hidayat dan Wahiduddin Adams, di ruang sidang MK, Kamis (9/7/2020). (Baca juga: INews dan RCTI Persoalkan Penyiaran Lewat Internet)

Perbaikan lainnya terkait kedudukan hukum Pemohon II. Sebab, salah satu yang mewakili Pemohon II adalah Warga Negara Asing (WNA) dalam hal ini Jarod Suwahjo. “Kami menambahkan satu poin terkait legal standing Pak Jarod Suwahjo dengan mencantumkan WNA dimungkinkan menjadi pengurus sepanjang salah satunya adalah direktur keuangan. Kami juga mencantumkan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja yang menyatakan Pak Jarod Suwahjo dipekerjakan oleh Pemohon Prinsipal,” jelas Imam.

Dalam pokok permohonan, Pemohon merevisi batu uji pengujian undang-undang. Sebelumnya Pemohon mencantumkan empat pasal, diubah menjadi tiga pasal. Selain itu, Pemohon menambahkan uraian mengenai konvergensi teknologi informasi dan komunikasi maupun kerangka teoritis dari pakar yang kompeten di bidang hukum. Termasuk memasukkan Teori Hukum Progresif dalam perbaikan permohonan.  

Sebelumnya, stasiun televisi nasional, INews dan RCTI mempersoalkan penyiaran melalui internet melalui uji materi Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait sistem penyiaran melalui spektrum frekuensi radio. Kedua pemohon meminta agar layanan siaran televisi secara online ini seharusnya diatur pula dalam UU Penyiaran karena memiliki unsur-unsur yang sama sebagaimana halnya lembaga penyiaran konvensional, seperti gambar, suara, grafis, karakter, dan lain-lain.

Pasal 1 angka 2 berbunyi, “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. 

Bagi Pemohon, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional karena menyebabkan adanya pelakukan yang berbeda (unequal treatment) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over The Top (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua