Kamis, 23 Juli 2020

Advokat Anita Kolopaking Diperiksa Dua Hari Berturut-turut oleh Bareskrim

Pemeriksaan untuk mengetahui kronologi terbitnya surat jalan oleh Joko Tjandra.
Aji Prasetyo
Foto ilustrasi: BAS

Nama Anita Kolopaking akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik. Perbincangan tersebut bermula dari status Anita sebagai penasihat hukum Joko Tjandra, terpidana kasus dugaan korupsi Cessie Bank Bali yang melarikan diri. Setelah itu, nama Anita terus menjadi pembicaraan setelah ia diduga turut membantu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di media sosial juga muncul berbagai tudingan Anita membantu Joko Tjandra memuluskan kehadirannya di Indonesia dengan melakukan pertemuan atau menghubungi sejumlah pihak yang diduga mempunyai peran membantu Joko berada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, salah satu dugaan pihak yang ikut terlibat dalam hal ini yaitu seorang perwira tinggi polisi bintang satu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri yang kini telah dicopot jabatanya.

Bareskrim mulai melakukan penelusuran terkait penerbitan surat jalan untuk Joko Tjandra yang diduga dilakukan Prasetijo yang perkaranya sudah mulai dalam tahap penyidikan. Salah satunya dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk penasihat hukum Joko Tjandra berinisial ADK, yang setelah Hukumonline meminta konfirmasi kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Argo Yuwono inisial yang dimaksud adalah Anita Kolopaking.

Dilansir Antara, hari ini Anita dijadwalkan kembali diperiksa Tim Khusus Bareskrim Polri terkait surat jalan yang dikeluarkan oleh Prasetijo. Ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah sehari sebelumnya dilakukan hal yang sama. “Hari ini dilanjutkan (pemeriksaan)," kata Argo, Kamis (23/7).

Selain itu tim juga memeriksa Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Bareskrim Polri dan para staf Korwas PPNS Bareskrim Polri sebagai saksi untuk mengungkap kronologi penerbitan surat jalan Djoko Tjandra. “Kami mencari tahu seperti apa sih (kronologi) surat jalan itu bisa keluar,” ujarnya.

Sejauh ini, pemberkasan terkait pelanggaran disiplin Brigjen Prasetijo telah selesai dilakukan oleh Divisi Propam Polri dan diserahkan ke Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Wapro) untuk dievaluasi. “Nanti setelah dievaluasi, berkas tersebut akan disidangkan. Tentunya, nanti dari Wapro yang merencanakan kapan (sidang),” jelasnya.

Kemudian terkait kasus dugaan pidana yang melibatkan Prasetijo sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan penyidik akan menerapkan Pasal 263 KUHP, 426 KUHP dan atau 221 KUHP dalam kasus pidana Prasetijo. (Baca: ‘Akal-akalan Joko Tjandra Muluskan Permohonan PK)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua