Kamis, 23 Juli 2020

Advokat Anita Kolopaking Diperiksa Dua Hari Berturut-turut oleh Bareskrim

Sebelumnya Prasetijo telah dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dan digeser ke bagian Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan. Mutasi jabatan itu buntut dari penerbitan surat jalan oleh Prasetijo untuk Djoko Tjandra. Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan dan dinilai telah melakukan hal yang melampaui kewenangannya. Atas perbuatannya, Prasetijo akan dikenakan sanksi kode etik Polri, sanksi disiplin dan sanksi pidana.

Andi Putra Kusuma, salah satu penasihat hukum Joko Tjandra yang juga tergabung di kantor hukum Anita Kolopaking & Partners saat dihubungi Hukumonline pada Rabu (22/7) mengakui Anita memang mendatangi Bareskrim. Namun ia mengaku tak mengetahui tujuan yang bersangkutan. “Hari ini Bu Anita ke Bareskrim, tapi nggak tahu dalam rangka BAP atau apa, kebetulan sudah 2 hari saya nggak ngantor jadi nggak dampingi Ibu,” ujarnya. (Baca: Buah Simalakama Joko Tjandra)

Pada Senin (20/7) seusai sidang permohonan PK Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andi memberikan klarifikasi mengenai kabar yang tersebar di media sosial mengenai pertemuan Anita dengan sejumlah pihak dan tudingan membantu kehadiran Joko Tjandra di Indonesia. Menurut Andi untuk beberapa foto yang beredar ia membenarkan jika itu adalah foto Anita, tetapi kejadian dan waktu yang dicantumkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Selanjutnya perihal cuplikan percakapan antara pihak yang diduga Anita dan Joko yang tersebar di media sosial, Andi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Dengan Pak Joko saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak terlibat komunikasi langsung dengan Pak Joko. Chat-chat itu pun saya baru ketahui dari media. Saya pribadi tidak mengetahui,” terangnya.

Sementara mengenai anggapan Anita membantu menyembunyikan Joko Tjandra, Andi langsung membantahnya. “Kalau upaya untuk menyembunyikan kan jelas. Hal ini kita kuasa hukum, kita wajib menjaga kerahasiaan klien sepanjang itu masih sejalan dengan undang-undang,” tegasnya.

Hukumonline telah menghubungi sejumlah organisasi advokat untuk menanyakan di mana Anita bernaung, mulai dari tiga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Tjoetjoe hingga Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), menyatakan bahwa Anita bukan merupakan anggota mereka.

“Sesuai pengecekan staf kami di DPN PERADI bahwa dalam database tidak ada anggota bernama Anita Kolopaking. Jadi yang bersangkutan tidak anggota PERADI Grand Slipi Tower (GST),” ujar Sekjen DPN PERADI pimpinan Fauzie, Thomas Tampubolon. (Baca: Ketika Kejaksaan dan Kemenkumham Beda Informasi Keberadaan Joko Tjandra)

Begitupula dengan PERADI Rumah Bersama Advokat pimpinan Luhut Pangaribuan yang menyatakan hal serupa jika Anita tidak terdaftar sebagai anggota. Hal yang sama juga diutarakan PERADI Suara Advokat Indonesia pimpinan Juniver Girsang. “Kalau PERADI SAI, pasti tidak terdaftar karena saya sudah liat juga di file saya,” pungkasnya.

Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto ketika diminta konfirmasi dengan Hukumonline juga menyatakan hal yang senada. “Saya cek di database e-Lawyer nama yang bersangkutan tidak ada,” tuturnya. Informasi yang sama juga diutarakan M Ismak, Ketua Umum AAI yang menyatakan bahwa tidak ada nama Anita dalam daftar anggotanya. (ANT)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua