Rabu, 29 July 2020

Lebih dari 4 Juta ASN Bakal Terima Gaji ke-13

Pemberian tunjangan gaji ke-13 menjadi bagian dari stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19, melengkapi stimulus ekonomi yang sudah digulirkan.
M. Agus Yozami

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa ada 4.100.894 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gaji ke-13 pada Agustus 2020.

Tjahjo mengatakan mereka yang mendapat gaji ke-13 itu bukan merupakan pejabat negara/ eselon I, dan eselon II serta pejabat setingkat nya. "Kira-kira yang terima gaji ke-13 sebanyak 4.100.894 orang (meliputi pejabat eselon III, IV, dan V serta Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Teknis (Guru, Penyuluh, Dokter dll). Pejabat negara/ eselon I dan eselon II tidak terima," ujar Tjahjo seperti dikutip dari Antara, Senin (28/7).

Lebih rinci, kata Tjahjo, Tenaga Administrator (Eselon III) 101.149 orang, Tenaga Pengawas (Eselon IV) 327.915 orang, Eselon V 14.989 orang, Jabatan Fungsional Umum 1.559.965 orang, dan Jabatan Fungsional Teknis 2.096.876 orang. (Baca Juga: 2 Regulasi Bakal Direvisi, Pemberian Tunjangan Gai ke-13 ASN Cair Agustus)

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan tunjangan gaji ke-13 bagi Aparat Kepolisian, TNI, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi Covid-19. Kepastian pencairan tunjangan gaji ke-13 ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Selasa (21/7).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemberian tunjangan gaji ke-13 menjadi bagian dari stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19, melengkapi stimulus ekonomi yang sudah digulirkan. Selain itu, pemerintah berupaya untuk terus mendukung kemampuan masyarakat dalam menjalani kegiatan, terutama memasuki tahun ajaran baru dalam situasi pandemi.

“Langkah-langkah PSBB di berbagai derah membuat seluruh perekonomian dan kegiatan baik dari sisi permintaan dan konsumsi masyarakat, ekspansi dan investasi perusahaan mengalami tekanan dangat dalam. Namun untuk gaji ke-13 sama seperti THR, bisa dilakukan dan menjadi bagian dari stimulus ekonomi dan mendukung kemampuan masyarakat menjalani kegiatan terutama dikaitkan dengan tahun ajaran baru dalam kondisi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Serupa dengan pemberian THR, tunjangan gaji ke-13 tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon 1 dan 2 atau pejabat setingkatnya. Keputusan tersebut diambil pemerintah karena pengelolaan APBN tengah difokuskan untuk kepentingan penanganan Covid-19, pemberian bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi di era new normal. Rencananya, tunjangan ke-13 akan dicairkan pada Agustus mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua