Selasa, 11 August 2020

Terpidana Kasus First Travel Ajukan Peninjauan Kembali

Kontrak yang ditandatangani antara Fisrt Travel dengan Jemaah beserta putusan pengadilan atas perkara perdata ini lah yang akan dijadikan sebagai novum.
Moch. Dani Pratama Huzaini

Terpidana kasus travel haji dan umrah First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan mengajukan upaya hukum luar  biasa Peninjauan Kembali (PK). Ketiga terpidana melalui kuasa hukum mendaftarkan pengajuan PK ke Pengadilan Negeri Depok, Selasa (11/8).

Kuasa hukum terpidana Boris Tampubolon dari kantor hukum DNT Lawyers mengungkapkan, upaya hukum PK yang diajukan oleh kliennya merupakan satu-satunya jalan untuk mengobati rasa keadilan dan mewujudkan tujuan penegakan hukum pada perkara First Travel. 

Menurut Boris, Peninjauan Kembali (PK) diharapkan dapat memperjuangkan pemulihan hak-hak para calon jamaah yang menjadi korban First Travel serta hak hukum para terpidana pula. PK ini diajukan adalah untuk menuntut agar sejumlah aset-aset yang disita berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3096K/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019, dapat dikembalikan ke para terpidana.

Boris menegaskan bahwa tidak semua aset yang disita merupakan aset hasil tindak pidana yang berkaitan dengan first travel. Selain itu menurut Boris, putusan Kasasi yang dikeluarkan MA untuk menyita seluruh aset-aset milik terpidana menurut Boris bertentangan dengan rasa keadilan. (Baca: Cerita Perjuangan Para Korban First Travel Menuntut Keadilan)

“Konkritnya minta aset-aset itu dikembalikan. Yang berhak disini Andika (Surachman-Red) dan jemaah. Kenapa andika karena aset-aset yang diperoleh sebelum tindak pidana dilakukan ikut disita juga,” ujar Boris kepada hukumonline, Senin (10/8).

Boris menilai dari aset-aset yang disita terdapat hak jemaah yang harus dikembalikan berdasarkan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disepakati antara First Travel dengan pihak jemaah. Menurut Boris putusan Kasasi yang menyita semua aset milik terpidana merupakan kesalahan.

Sementara itu, Boris menegaskan kasus utama dari First Travel sebenarnya merupakan perkara perdata. Karena itu dirinya menilai langkah kepolisian yang memproses kliennya secara pidana merupakan langkah yang tidak seharusnya. Untuk menguatkan hal ini, Boris menyebutkan bahwasanya terdapat kontrak antara pihak First Travel dengan para jemaah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua