Selasa, 11 Agustus 2020

Mempersoalkan Larangan Privatisasi Usaha Sektor SDA di MK

Pasal tersebut dinilai memiliki makna ambigu dan multitafsir, sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina yang sebenarnya dilarang Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Rencana PT Pertamina (Persero) melepas sebagian saham anak usaha melalui mekanisme penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dipersoalkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh FSPPB yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen menguji Pasal 77 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Kuasa Hukum Pemohon Janses E. Sihaloho mengatakan PT Pertamina merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No. 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi.

Hal ini menyebabkan PT Pertamina termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina  terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu/eksplorasi/upstream, pengolahan/kilang/refinery, pemasaran/marketing & trading, dan distribusi/transportasi & perkapalan. 

“Pasal tersebut dinilai memiliki makna ambigu dan multitafsir, sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina,” kata Janses, di ruang MK, Senin (10/8/2020).








Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN



a. …



c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;



d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.”


Ia menjelaskan pemerintah dalam rangka strategi menguatkan daya saing, peningkatan nilai, perluasan jaringan usaha dan kemandirian pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat membentuk perusahaan induk BUMN/Perusahaan Grup/Holding Company. Salah satu tindakan nyata adalah membentuk dan menetapkan Subholding dan Anak Perusahaan PT Pertamina.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Nomor Kpts-18/C00000.2020-SO tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina, yaitu Subholding Upstream, Refining & Petrochemical, Comercial & Trading, Gas, Power & NRE, dan Shipping Co. Privatisasi telah direncanakan oleh Pemerintah yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) kepada anak dan cucu usaha PT Pertamina di level subholding.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua