Selasa, 11 Agustus 2020

Tiga Model Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

Memastikan kepatuhan

Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan otoritas independen perlindungan data pribadi merupakan lembaga publik yang berfungsi memastikan kepatuhan pengendali dan pengelola data pribadi baik individu, badan privat, maupun lembaga publik. Peran otoritas independen tak hanya sebagai pelaksana kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi juga dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan.

Menurutnya, otoritas independen data tak hanya berfungsi sebagai ombudsman, auditor, konsultan, pendidik, penasihat kebijakakn, dan negoisator, tapi juga punya fungsi menegakan hukum ketika sektor swasta atau publik melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. Sayangnya, dalam RUU Perlindungan Data Pribadi belum mengakomodir pembentukan otoritas independen tersebut.

Dia menyodorkan sejumlah model otoritas perlindungan data. Pertama, model otoritas jamak. Model ini multilembaga yang dipengaruhi kebijakan legislasi atau pembentukan aturan perlindungan data yang bersifat sektoral melalui beberapa UU. Setiap UU bakal membentuk lembaga pengawas sektor. Termasuk tugas dan fungsinya terkait pengawasan perlindungan data pribadi. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Canada dan Taiwan

Kedua, model otoritas dual. Dia menilai perdebatan pentingnya perlindungan data pribadi seringkali tak dapat dilepaskan dari isu keterbukaan informasi. Akibat perdebatan kedua isu itu, beberapa negara menggunakan model dua badan yakni memisahkan dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa. Seperti Ombudsman dan Komisi Informasi. Model ini dianut antara lain negara Austria, Belgia, Perancis, Yunani, Spanyol hingga Polandia dan Belanda.

Ketiga, model otoritas tunggal. Meski ada keterkaitan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi dengan alasan efisiensi dan efektivitas, tak sedikit negara yang menganut model satu otoritas dalam menangani akses informasi publik dan perlindungan  data pribadi  sekaligus. Model ini dianut oleh Jerman, Swiss, Hungaria, Irlandia, Serbia, Inggris, Kroasia dan Meksiko.

Wahyudi menyodorkan tiga skenario kelembagaan. Pertama, dibentuk sebagai lembaga mandiri untuk mengawasi implementasi UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, terdapat isu soal efisiensi  dan sumber daya manusia. Kedua, digabung dengan lembaga lain yang memilik korelasi. Seperti komisi informasi, Ombudsman, KPPU, dan Komnas HAM. Terpenting, memastikan adanya perbedaan kamar dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya.

Ketiga, menjadi bagian dari kantor kepresidenan/kementerian. Namun poin ketiga ini bagi Wahyudi dianggap tidak ideal. Sebab, UU Perlindungan Data Pribadi berlaku pula bagi badan publik. Selain tak memenuhi prinsip independensi, sehingga menjadi sulit mendapat status cukup independen sebagai sebuah lembaga.

Sementara Senior Manager of Public Policy and Government Relations Gojek, Ardhanti Nurwidya mengatakan keberadaan otoritas independen perlindungan data pribadi amat diperlukan untuk mempermudah penanganan dan pengawasan sektor swasta atau publik yang mengendalikan dan mengelola data pribadi masyarakat.

Ardhanti mengusulkan keberadaan otoritas khusus yang independen menangani perlindungan data pribadi menjadi satu pintu. Dia pun mewanti-wanti agar otoritas independen berdiri sendiri dan tidak berada di bawah kementerian. Sebab, pengendali dan pengelola data pribadi dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah. Karena itu, menjadi keharusan dilakukannya pengawasan.

“Mendukung dibentuknya lembaga independen yang melibatkan unsur berbagai macam pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua