Rabu, 12 Agustus 2020

Tiga Kriteria Calon Komisioner dalam Upaya Memperkuat Ombudsman

Kemampuan investigasi, mediasi dan rekonsiliasi, hingga kejelian/ketepatan memberi rekomendasi. Pansel bakal selektif terhadap seluruh pendaftar agar memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.
Rofiq Hidayat
Ketua Pansel Calon Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, Chandra M. Hamzah saat memberi keterangan pers secara daring, Selasa (11/8). Foto: RFQ

Sudah dua dasawarsa keberadaan lembaga independen Ombudsman Republik Indonesia berdiri dalam upaya mengawasi pelayanan public dalam lingkup pemerintahan. Namun hingga kini, kiprah Ombudsman sebagai lembaga produk reformasi dipandang masih belum bertaji. Sebab, kewenangan Ombudsman menjatuhkan sanksi maladministrasi dalam pelayanan publik masih sebatas rekomendasi.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, Chandra M. Hamzah menilai stigma “macam ompong” masih melekat terhadap Ombudsman. Pasalnya, rekomendasi yang diterbitkan Ombudsman terhadap adanya dugaan pelanggaran maladministrasi seringkali diabaikan. Artinya, setiap rekomendasi sanksi dari Ombudsman tidak mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum bagi lembaga yang melanggar.

Chandra mengingatkan Ombudsman bukanlah lembaga penegak hukum yang dapat memberikan sanksi secara langsung. Tapi, kewenangannya sebatas melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat public yang diduga melanggar dan memberi saran kepada Presiden, kepala daerah, dan atau DPR. 

“Saya berharap kepemimpinan Ombudsman RI periode lima tahun mendatang tak melulu mengedepankan atau menerbitkan rekomendasi,” ujar Chandra Hamzah saat memberi keterangan pers secara daring, Selasa (11/8/2020) di Jakarta. (Baca Juga: 3 Saran Ombudsman ke Presiden Soal Polemik Rangkap Jabatan)

Menurutnya, kewenangan Ombudsman berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tak hanya memeriksa dan memberi rekomendasi atas setiap dugaan pelanggaran maladministrasi. Namun, Ombudsman memiliki kewenangan lain berupa upaya mediasi dan rekonsiliasi.

“Sebaiknya optimalkan fungsi mediasi dan rekonsiliasi Ombudsman agar rekomendasi yang dikeluarkan bisa diimplementasikan. Karena hal ini sebenarnya juga masuk dalam fungsi dan kewenangan Ombudsman,” kata Chandra.

Meski begitu, kata Chandra, peran Ombudsman RI tetap dibutuhkan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pengaduan ke Ombudsman yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua