Selasa, 01 September 2020

RUU MK Disahkan dan Alasan Penghapusan Konstitusional Komplain

Karena sudah terdapat kanal-kanal demokrasi sebagai tempat mengadu secara konstitusional. Seperti PTUN dan Ombudsman RI.
Rofiq Hidayat
Suasana rapat kerja pembahasan yang menyepakati RUU MK bakal disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna, Senin (31/8). Foto: RFQ

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi UU. Melalui rapat paripurna yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (1/9/2020), seluruh fraksi partai secara bulat memberikan persetujuan atas RUU MK tanpa perdebatan panjang. Namun, pengesahan RUU ini menyisakan pertanyaan soal hilangnya pasal kewenangan konstitusional komplain yang semula ada dalam draf awal.



Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU MK, Adies Kadir mengakui dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terdapat usulan substansi baru yakni mengenai perluasan kewenangan MK dalam hal mengadili dan memutus perkara konstitusional komplain. Pengaturan itu awalnya dituangkan dalam Pasal 10 A draf awal RUU MK. Sayangnya, setelah pembahasan dalam waktu hitungan hari, pengaturan konstitusional komplain disepakati untuk dihapus.



Pasal 10 A ayat (1) RUU MK menyebutkan, “Dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh warga negara terkait dengan keputusan atau tindakan pejabat  publik dalam hal melakukan tindakan inkonstitusional dalalm melaksanakan undang-undang.”



Sedangkan Pasal 10 A ayat (2)-nya menyebutkan, “Pengaduan konstitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan apabila: a. mengandung benturan kepentingan dengan mahkamah dan/atau hakim konstitusi: dan/atau b. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”



Dia melanjutkan setelah melalui pembahasan dan perdebatan panjang antara Panja dan pemerintah disepakati menghapus aturan pasal kewenangan konstitusional komplain. Keputusan itu diambil pada rapat Panja RUU MK pada tanggal 29 Agustus 2020. “Penambahan substansi baru tersebut diputuskan untuk dihapus dari draf RUU,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar itu.



Anggota Panja RUU MK, Arteria Dahlan mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi alasan penghapusan pasal konstitusional komplain. Pertama, konstitusional komplain merupakan pengaduan konstitusional yang diajukan warga negara tatkala ada kebijakan yang merugikannya. (Baca Juga: Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik)



Bagi Arteria, Indonesia sudah memberikan banyak kanal atau saluran demokrasi jika ada warga negara yang dirugikan atas sebuah kebijakan. Seperti, adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman RI. Dengan begitu, konstitusional komplain tidak diperlukan karena sudah ada saluran itu. “Tinggal digunakan saja,” ujarnya kepada Hukumonline seusai rapat dengan pemerintah.



Kedua, dalam membangun mekanisme konstitusional komplain membutuhkan sarana dan prasarana (infrastruktur) baru. Membuat hal baru membutuhkan persiapan matang. Sayang jika saluran yang ada tidak dimaksimalkan. “Kalau ada kewenangan baru, belum tentu berhasil (dengan sarana dan prasarana di MK saat ini, red),” ujarnya.



Ketiga, DPR maupun pemerintah tak menginginkan MK sebagai lembaga penjaga konstitusi menjadi “keranjang sampah”. Sebab, kata Arteria, banyaknya pengaduan yang dilayangkan warga negara boleh jadi hanya berdasarkan perasaan/asumsi. ”Namanya orang menggugat kan bisa apa dan kapan saja, at any time,” lanjutnya.



Padahal MK hanya dikonstruksikan menangani sengketa-sengketa yang signifikan. Karena itu, dalam pembahasan disepakati MK tak diberikan beban menangani pengaduan konstitusional.



“Nanti (jika diberi kewenangan konstitusional komplain, red) marwah MK akan berkurang. Itu cukup diberikan kepada kekuasaan kehakiman yang lain,” ujar anggota Komisi III DPR itu.



Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu optimis dengan keputusan yang diambil DPR dan pemerintah demi kebaikan bersama dalam menjaga konstitusi. DPR dan pemerintah berupaya lebih mengefektifkan kerja-kerja MK sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. “Jadi tiga hal itu yang menjadikan alasan. Negara Indonesia sudah memberi kanal demokrasi untuk publik,” katanya.



Penghargaan setingginya



Dalam pendapat akhir Presiden Joko Widodo yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota DPR RI atas disahkannya UU MK yang baru.



Yasonna mengatakan Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU.



"Agar menjadi landasan yuridis mengenai syarat menjadi hakim konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang lebih baik secara proporsional dan tetap konstitusional," kata Yasonna.



Menurut Yasonna, Presiden Jokowi mengatakan MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman perlu dijaga kemerdekaannya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Presiden Jokowi juga berpandangan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama terselenggara negara hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.



Namun, kekuasaan kehakiman juga perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang demokrat. Karena itu, pengaturan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi mutlak diperlukan agar peran tersebut dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan.



Sebelumnya, dalam pengambilan keputusan tingkat pertama ini, Senin (31/1/2020), seluruh fraksi di Komisi III sudah memberi persetujuan secara bulat atas RUU MK untuk disahkan dalam rapat paripurna (keputusan tingkat II). Dia menerangkan rapat kerja tersebut merupakan lanjutan setelah pekan lalu pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan total 121 untuk dilakukan pembahasan.



Lalu, dilanjutkan pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK yang menghasilkan sejumlah poin penting. Pertama, perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun. Kedua, syarat usia minimal hakim konstitusi menjadi 55 tahun, sebelumnya 60 tahun dalam draf awal RUU MK.  



Ketiga, perubahan syarat dan tata cara seleksi serta pemberhentian hakim konstitusi. Keempat, penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis kehormatan MK. Kelima, pengaturan ketentuan peralihan agar ada jaminan hak kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah. 


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua