Selasa, 15 September 2020

Berjalan 2 Tahun, Moratorium Sawit Minim Capaian

Belum ada kasus tumpang tindih lahan yang dapat dituntaskan. Keterbukaan informasi dan data merupakan kunci untuk membenahi tata kelola sawit.
Ady Thea DA
Praktik penggundulan hutan oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Foto: SGP/Hol

Terhitung sudah 2 tahun pemerintah melakukan moratorium terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Inpres No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit. Banyak kalangan berharap beleid ini mampu membenahi tata kelola perkebunan Kelapa Sawit, salah satunya perizinan. Sayangnya, implementasi Inpres yang diterbitkan 19 September 2018 itu belum sesuai harapan.

Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya, menilai pelaksanaan Inpres ini minim capaian. Pada tahun pertama moratorium, Teguh mencatat sedikitnya ada 5 poin yang perlu dicermati. Pertama, belum ada peta jalan satu pintu yang menjadi petunjuk pelaksanaan Inpres di daerah.

Kedua, belum ada kasus tumpang tindih lahan yang terselesaikan. Ketiga, mayoritas provinsi dengan perkebunan sawit belum merespon. Keempat, wilayah dengan tutupan hutan terluas tidak diprioritaskan. Kelima, program peremajaan sawit masih di bawah target.

“Inpres ini mandatnya jelas, tapi setelah 2 tahun berjalan capaiannya minim dan tidak ada progress yang baik di tahun kedua,” kata Teguh Surya dalam diskusi secara daring bertema “2 Tahun Moratorium Sawit: Meneruskan Langkah Maju” di Jakarta, Selasa (15/9/2020). (Baca Juga: Legal Manager Perusahaan Sawit Ini Dibebaskan Pengadilan dari Dakwaan Korupsi)    

Inpres ini menginstruksikan kepada 8 pihak yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal; Para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.

Tapi selama 2 tahun ini, Teguh mencatat capaian yang dilakukan berbagai lembaga itu minim. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun rekonsiliasi peta tutupan sawit nasional, membentuk tim kerja lintas kementerian, dan menetapkan konsolidasi data dan peta terintegrasi dalam one map policy.

Surya juga mencatat Kementerian ATR/BPN telah merangkum data hak guna usaha (HGU) yang tersedia di one map policy. Kementerian LHK sudah memetakan kebun sawit ilegal, menunda penerbitan izin baru untuk perkebunan sawit, dan menyusun RPP penyelesaian perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua