Rabu, 07 Oktober 2020

Polemik Pengaturan Pesangon dan JKP dalam UU Cipta Kerja

Pengaturan pesangon dalam UU Cipta Kerja disepakati maksimal 25 kali gaji dengan rincian 19 kali gaji ditanggung pengusaha dan 6 kali gaji ditanggung pemerintah melalui program JKP.
Rofiq Hidayat
Perwakilan pemerintah berfoto bersama pimpinan DPR usai pengesahan RUU Cipta menjadi UU dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja telah disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Proses pengesahan dan materi muatan UU Cipta Kerja terus menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama kalangan buruh/pekerja. Kalangan buruh menyoroti pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, pesangon, upah.     

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bila membaca draf RUU Cipta Kerja secara keseluruhan pengaturan pesangon hanya formalitas dan kurang berfungsi, Sebab, pengaturan pekerja PKWT, outsourcing dibebaskan baik jangka waktu kontrak maupun jenis pekerjaannya, sehingga kapanpun pekerja outsourcing atau PKWT bisa diputus kontrak kerjanya tanpa pernah mendapat pesangon. 

Dia mengakui RUU Cipta Kerja sempat simpang siur soal pengaturan pesangon karena draf asli UU Cipta Kerja secara resmi belum beredar. Sebelumnya, ada anggota Panja mengungkap pesangon di angka 32 kali gaji dengan skema (formulasi) yang hampir sama dengan skema Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Tapi, kesepakatan terakhir pesangon menurun menjadi 25 kali gaji.

“Karena itu, aturan pesangon tetap harus dikawal mengingat berkaitan dengan hak-hak pekerja yang terkena PHK,” kata Iqbal.

Said menjelaskan selama ini skema pembayaran kompensasi PHK dibagi menjadi tiga komponen. Pertama, uang pesangon. Kedua, penghargaan masa kerja. Ketiga, penggantian hak. Namun, dalam UU Cipta kerja, uang penggantian hak tidak lagi bersifat wajib. Selain itu, seluruh ketentuan yang memungkinkan pekerja mendapat pesangon sebesar dua kali ketentuan dihapus.

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan, pekerja yang di-PHK mendapat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Namun keberadaan jaminan kehilangan pekerjaan ini menjadi tanpa makna karena ketentuannya berbasis iuran. “Siapa yang akan membayar iuran? Karena basisnya adalah asuransi, kita menduga yang membayar iuran JKP adalah pekerja dan pengusaha. Di sinilah letak persoalannya. Bagaimana mungkin buruh diminta membayar iuran untuk pesangonnya sendiri? Padahal selama ini, pesangon hanya diberikan oleh pengusaha,” ujarnya.

Angota Komisi III DPR Taufik Basari mengakui dalam RUU Cipta Kerja banyak hal yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya mengenai pesangon. Dia menjelaskan saat rapat Panja 27 September 2020, semula disepakati pemerintah dan DPR jumlah pesangon tak mengalami perubahan sebagaimana diatur UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni berjumlah 32 kali gaji dengan perubahan skema pembayaran yakni 23 kali gaji ditanggung pengusaha dan 9 kali gaji ditanggung pemerintah melalui program JKP. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua