Kamis, 15 October 2020

Pemerintah Diminta Libatkan Pemangku Kepentingan Saat Rumuskan PP UU Cipta Kerja

DPR melalui fungsi pengawasan akan mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan memastikan UU Cipta Kerja dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

DPR telah melayangkan draf Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo, Rabu (14/10/2020). Lalu, Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani atau tidak UU Cipta Kerja. Kalaupun tidak ditandangani, UU Cipta Kerja tetap berlaku. Tapi, yang terpenting ada kewajiban pembentukan banyak aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) dari UU “sapu jagat” ini.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah harus segera merumuskan banyak aturan turunan sebagai amanat UU Cipta Kerja. “Semua PP amanat UU Cipta Kerja hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja, pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan elemen masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Selasa (12/10/2020). (Baca Juga: Ketika Informaasi Draf UU Cipta Kerja Mengacaukan Ruang Publik)

Terlepas adanya kontra dari banyak elemen masyarakat yang menggelar aksi penolakan saat demonstrasi, keberlakuan UU Cipta Kerja bakal tetap sekalipun tanpa tanda tangan Presiden. Itu sebabnya, seluruh elemen masyarakat diminta bersabar menunggu terbitnya PP yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan UU Cipta Kerja ini. Sebab, pengaturan lebih detil dan gamblang  pelaksanaan UU Cipta kerja bakal tergambar dalam PP atau peraturan daerah.

Pengaturan batas waktu pembuatan aturan turunan diatur dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 185 huruf a, mengharuskan pemerintah membuat aturan pelaksana dan ditetapkan  paling lama tiga bulan sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja. Sedangkan Pasal 185 huruf b, terhadap semua peraturan pelaksana dari UU yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan.

Politisi Partai Golkar itu yakin UU Cipta Kerja tak bertujuan mencelakai atau merugikan kalangan pekerja. Untuk menghindari polemik, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mesti memberi ruang bagi masyarakat agar tetap dapat memberi masukan, sehingga masukan elemen masyarakat dapat diakomodir dalam aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Senada, Ketua DPR, Puan Maharani mendorong pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menggandeng masyarakat dalam perumusan dan pembuatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya kalangan pekerja/buruh ataupun elemen masyarakat pegiat sektor lain. Seperti lingkungan, usaha mikro kecil menengah, hingga pemangku kepentingan lain. Termasuk, melibatkan kalangan akademisi dari berbagai disiplin ilmu.

“Aturan turunan dibuat secara rinci dan jelas agar dapat diterima semua kalangan. Lembaga legislatif bakal mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberi manfaat yang adil secara proporsional bagi semua pihak,” harapnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua