Senin, 19 Oktober 2020

Siapkan 5 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Minta Masukan Masyarakat

5 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang dibahas Kementerian ATR/BPN meliputi Tata Ruang, Pengadaan Tanah, Tanah Terlantar, Bank Tanah, dan Hak Atas Tanah.
Ady Thea DA
Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Foto: RES

DPR telah menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo yang telah disepakati DPR, pemerintah, dan DPD pada Rabu (14/10/2020). Beleid, yang hingga kini terus menuai polemik ini, mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana. Setidaknya, paling lambat 3 bulan sejak diundangkan UU Cipta Kerja, sekitar 40-an aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) dan Perpres harus sudah diterbitkan.    

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan menerbitkan sedikitnya 5 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Pertama, peraturan pelaksana tentang Tata Ruang. Sofyan menyebut peraturan ini akan dibuat lebih komprehensif, sehingga memberi kemudahan bagi investasi, dan mencegah korupsi.

Kedua, peraturan pelaksana tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Menurutnya, aturan ini akan membenahi peraturan yang sudah ada agar substansinya mampu mendorong pengadaan tanah secara cepat untuk kepentingan umum. Peraturan pelaksana yang saat ini mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tertuang dalam Perpres No.148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ketiga, peraturan pelaksana tentang Tanah Terlantar. Keempat, Bank Tanah agar negara memiliki tanah yang berasal dari tanah terlantar atau tidak digunakan pemilik konsesi. Sofyan menjelaskan ATR/BPN berfungsi sebagai regulator dan manager. Selama ini fungsi manager tidak berjalan karena tidak memiliki tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Karena itu, Bank Tanah sangat dibutuhkan dan tujuannya, antara lain untuk memfasilitasi investasi, kepentingan umum seperti taman, perumahan rakyat, dan reforma agraria.

“Selama ini kalau ada investasi, kemudian mereka butuh tanah (lahan) dan sewa murah, tapi kan kita tidak punya. Maka (melalui Bank Tanah, red), kita akan beri sewa tanah sebagai bentuk insentif,” kata Sofyan Djalil dalam diskusi secara daring, Jumat (16/10/2020). (Baca Juga: Pemerintah Diminta Libatkan Pemangku Kepentingan Saat Rumuskan PP UU Cipta Kerja)

Kelima, peraturan pelaksana tentang Hak Atas Tanah. Sofyan menerangkan peraturan ini untuk memberi kepastian hukum dan mencegah mafia tanah. Sofyan menegaskan dirinya berpihak kepada masyarakat hukum adat (MHA). Karena itu, untuk kepemilikan tanah adat oleh MHA bentuk sertifikatnya nanti bukan sertifikat individu, tapi komunal. Tanah adat juga tidak masuk dalam obyek tanah terlantar.

Sofyan mentargetkan draf peraturan pelaksana selesai dalam waktu satu bulan ini. Selanjutnya, pihaknya meminta masukan masyarakat terutama pemangku kepentingan, sehingga diharapkan substansi yang diatur nanti sesuai harapan. Seluruh peraturan pelaksana ini diperkirakan akan selesai dalam waktu tak lebih dari 2 bulan. “Mari semua memberi masukan agar peraturan pelaksana ini sesuai harapan. Kalau (UU Cipta Kerja, red) ada kekurangan, maka dilengkapi dalam PP,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua