Kamis, 22 Oktober 2020

Soal Legal Fee AS$2,5 Juta, Joko Tjandra Pertanyakan Pemenuhan Kewajiban Otto Hasibuan

​​​​​​​Otto dianggap belum memenuhi kewajiban pemberian jasa hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aji Prasetyo
Joko Tjandra mengenakan rompi tahanan. Foto: RES

Joko Soegiarto Tjandra melalui para kuasa hukumnya yang menamakan diri Tim Penasihat Hukum Joko Soegiarto Tjandra memberikan jawaban atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan advokat senior Otto Hasibuan. Mereka membantah adanya kesepakatan fee sebesar AS$2,5 juta tersebut.

Menurut Tim PH Joko Tjandra, pihaknya tidak pernah atau belum ada kesepakatan mengenai pemberian legal fee dengan jumlah yang dimaksud. Sebab terhadap permintaan itu, Joko meminta kepada Otto untuk terlebih dahulu memberikan rencana kerja sebelum ia menyetujui atau menolak legal fee yang ditawarkan. Hal ini agar jelas dan terang apa saja hak dan kewajiban para pihak.

Namun Otto tidak pernah memberikan rencana kerja yang diminta, bahkan hingga adanya pencabutan kuasa pada 15 Agustus 2020 rencana kerja yang tersebut tidak pernah diberikan. Berdasarkan hal itu maka belum ada kesepakatan Joko terhadap nilai legal fee yang diajukan, maka Joko juga dianggap tidak memiliki utang sebesar AS$2,5 juta.

Joko Tjandra juga mempertanyakan apa saja kewajiban yang dilakukan Otto sehingga menagih legal fee sebesar AS$2,5 juta. Sebab sebagaimana permohonan PKPU yang diajukan bantuan hukum yang diberikan hanya terbatas pada empat hal. Pertama memberikan nasihat hukum, kedua ke Lapas Salemba untuk mendapatkan izin bertemu, ketiga melakukan pembelaan demi kepentingan hukum melalui media dan terakhir memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada anak dan menantu.

“Seharusnya pembelaan hak dan kepentingan saksi dan tersangka oleh advokat telah ditentukan tata caranya oleh KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jasa hukum yang diberikan oleh advokat dalam membela kepantingan Termohon PKPU dalam perkara pidana harus juga dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam KUHAP,” ujar Tim dalam dokumen jawaban yang diperoleh Hukumonline.

Joko Tjandra melalui kuasa hukumnya menyatakan Otto tidak pernah memberikan bantuan hukum yang selayaknya diterima olehnya. Antara lain tidak pernah ada legal opinion yang diberikan, tidak pernah ada pendampingan dalam pemeriksaan baik itu di Kepolisian, Kejaksaan yang seharusnya memang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya berdasarkan surat kiuasa khusus yang telah diberikan sebelumnya.

Kemudian khusus terkait dengan dalil bantuan hukum dengan memberikan keterangan terhadap media menurut kuasa hukum hal tersebut bukan merupakan bentuk jasa hukum dalam rangka pembelaan. Karena pemberian keterangan itu tidak berhubungan dengan proses pidana sehingga tidak memiliki hak untuk mendapat honorarium dari tindakannya tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua